KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta kesiapan enam daerah yang menjadi lumbung pangan Jawa Timur (Jatim) sekaligus lumbung pangan nasional  dalam menghadapi waktu tanam di tengah musim kemarau pada bulan April sampai September tahun ini. Ini penting untuk tetap menjaga ketahanan pangan selama pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia termasuk Jawa Timur.

Ini Gubernur Khofifah sampaikan saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama enam kepala daerah yang merupakan wilayah lumbung pangan Jatim yaitu Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban dan Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Senin (1/6) siang.

“Sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 di masing-masing Kabupaten ini, kita harus mengupayakan bagaimana tetap bisa berseiring dengan produktivitas pangan di musim kemarau 2020 di enam Kabupaten ini tetap dapat dimaksimalkan,” tutur Gubernur Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Senin (1/6).

Baca Juga: Khofifah: Hari Lahir Pancasila momentum perkuat solidaritas hadapi pandemi

Gubernur Khofifah menjelaskan, instruksi tersebut didasari oleh arahan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk bisa mempercepat masa tanam. Ini sebagai salah satu upaya antisipasi akan kekhawatiran PBB terhadap kemungkinan kelangkaan pangan dunia. Maka dari itu, dirinya kembali mengingatkan keenam Bupati wilayah Lumbung Pangan untuk bisa mengawal dan  memonitor jalannya masa tanam.

Baca Juga: Rahasia Eyang Kamtin berusia 100 tahun dari Jatim sembuh dari Covid-19

“Kami mohon agar percepatan tanam di bulan Juni ini bisa terkawal dan  termonitor dengan baik oleh seluruh Bupati. Sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan nasional yang memang sebagian besar bertumpu pada surplusnya padi di Jawa Timur,” imbuh orang nomor satu Jatim ini.

Baca Juga: Mau rapid test hingga swab test nyaman, bisa lewat aplikasi kesehatan saja

Persiapan masa tanam yang dimaksud Gubernur Khofifah dalam hal ini salah satunya adalah kesiapan peralatan pra panen seperti traktor roda dua maupun roda empat. Selain itu pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah.

“Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi, agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani,” ujar Gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar setiap kepala daerah bisa memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya untuk memastikan masuk RDKK  agar LMDH dapat menerima pupuk bersubsidi.

Jatim sendiri memiliki luas panen pada semester I tahun 2020 seluas 1,12 juta ha. Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6,19 juta ton GKG atau setara dengan 4,07 juta ton beras. Potensi konsumsi Jatim sendiri diperkirakan mencapai 2,133 juta ton beras, sehingga di periode semester I-2020, surplus beras Jatim mencapai 1,93 juta ton beras.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon