JAKARTA. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelesaikan masalah interkoneksi domestik sebelum mendorong ekspor perikanan langsung keluar negeri.

"Republik ini memiliki persoalan terkait dengan penyambungan data yang real time dan bisa diakses oleh berbagai pihak, termasuk di pulau-pulau kecil dan khususnya bagi masyarakat pesisir," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Jumat (11/3).

Untuk itu, ujar dia, daripada berfokus memperbanyak ekspor perikanan langsung ke luar negeri, KKP seharusnya menyelesaikan persoalan utama ini melalui penyiapan sistem basis data yang terhubung langsung di 17.508 pulau.

Mengusahakan Hunian Hijau Bagi Generasi Muda Indonesia

Kiara, lanjutnya, pernah didekati investor asing yang bergerak di bidang wisata bahari yang ingin meminta data terkait pulau-pulau kecil dengan harapan bisa terhindar dari perhatian publik.

Sebagaimana diwartakan, KKP mengembangkan 15 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk mendorong ekspor komoditas perikanan langsung ke luar negeri tanpa harus ke Jakarta terlebih dahulu.

"Tujuan SKPT adalah ketahanan pangan, meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, serta mendorong pendapatan devisa melalui ekspor, dan memberikan pendapatan kepada masyarakat," kata Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Tahun 2016 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (8/3).

Sebelumnya KKP telah membangun lima lokasi pelaksanaan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu yaitu di pulau Simeuleu, Natuna, Tahuna, Samlauki, dan Merauke.

Selain itu, dibangun pula 10 sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, antara lain di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara), dan Kabupaten Talaud (Sulawesi Utara).

Selanjutnya, Kabupaten Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Biak-Numfor (Papua Barat), Kabupaten Sarmi (Papua), Kabupaten Mimika (Papua), Kota Tual (Maluku), Kabupaten Rote Ndao (NTT), dan Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku).

Sementara KKP, lanjutnya, juga berupaya untuk berbicara dan membahas dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk membuka rute "direct flight" (penerbangan langsung) untuk membantu mengekspor komoditas perikanan.

Sekjen KKP juga mengemukakan bahwa bila ada penerbangan langsung ke luar negeri maka harus dibuka pula pembukaan kantor imigrasi serta pesawat yang harus datang juga dinilai tidak harus berukuran besar. "Jangan ditarik ke Jakarta semuanya, ada yang dilepas langsung (diekspor) ke luar," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News