Kilang Pertamina Internasional (KPI) Bidik Produksi Petrokimia 7,5 Juta Ton pada 2030



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memiliki target produksi petrokimia sebesar 7,5 juta ton per tahun pada 2030 dari posisi produksi saat ini di angka 1,9 juta ton per tahun.

Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman mengatakan bahwa saat ini terbuka 3 opsi pengembangan bisnis petrokimia di Indonesia yang dapat dilakukan bersama dengan KPI yakni skema Joint Venture, strategic agreement, dan Merger & Acquisition.

Adapun, di Indonesia, meskipun memiliki potensi besar sebagai produsen bahan baku petrokimia, namun industri ini masih belum berkembang sebagaimana seharusnya. Banyak tantangan sekaligus kesempatan yang mewarnai pengembangan bisnis petrokimia di Indonesia.


Baca Juga: Pertamina International Refinery (KPI) Processes 850,000 Barrels per Day

Taufik menjelaskan, pembangunan Industri Petrokimia penting bagi Indonesia untuk mendukung pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, memberikan penambahan nilai dan mendorong pertumbuhan industri hilir. 

Petrokimia merupakan penyedia bahan baku penting untuk berbagai industri lainnya, termasuk otomotif, konstruksi, pengemasan, dan tekstil.

"Mengembangkan sektor petrokimia yang kuat dapat mendorong industrialisasi dan meningkatkan daya saing Indonesia," kata Taufik dalam keterangan resmi, Senin (13/5).

Dalam kondisi yang serba fluktuatif, dukungan Pemerintah sangat diperlukan untuk membangun ketahanan industri petrokimia nasional melalui relaksasi kebijakan atau proteksi harga produk nasional dari serangan produk impor yang memiliki harga lebih kompetitif. 

Baca Juga: Kilang Pertamina Internasional (KPI) Olah 850.000 Barel per Hari di Periode Lebaran

Selain itu diperlukan jaminan pasokan bahan baku lokal dengan insentif harga yang kompetitif dibandingkan impor.

Sementara itu, Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries, Sukriyanto membahas pembiayaan infrastruktur industri petrokimia nasional dengan cara public private partnership.

Melalui metoda ini, Pemerintah bersama swasta dapat berbagi manfaat dan biaya untuk memacu percepatan pembangunan infrastruktur petrokimia pada satu kawasan terpadu, sehingga diperoleh efisiensi dalam pembiayaan dan penggunaan infrastruktur tersebut. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli