KONTAN.CO.ID - SEOUL. Kim Jong Un dilaporkan telah memberikan adik perempuannya, Kim Yo Jong, sebagian wewenang untuk mengawasi urusan negara secara umum. Menurut intelijen Korea Selatan, pendelegasian wewenang ini untuk meringankan beban kerja pemimpin Korea Utara. Seperti dikutip CNN, Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan melaporkan kepada anggota parlemen, keputusan Kim Jong Un mentransfer lebih banyak kekuasaan kepada adik perempuannya semakin memperkuat argumen bahwa Kim Yo Jo sekarang adalah de-facto orang kedua dalam komando. Tetapi tidak mengambil fakta bahwa Kim Jong Un masih merupakan otoritas tertinggi dan menjalankan "kekuasaan absolut" di Korea Utara. Kim Yo Jong bukan satu-satunya yang diberi tambahan wewenang. NIS juga menyebut, pejabat tingkat atas lainnya di pemerintahan Korea Utara dan Partai Buruh yang berkuasa telah mengambil tanggung jawab yang lebih besar sebagai bagian dari dorongan baru yang seharusnya untuk meringankan tekanan pada Kim Jong Un, yang telah berkuasa selama hampir sembilan tahun.
Baca Juga: Sesumbar, Trump sebut perang antara AS-Korea Utara bisa terhindar karena dirinya Rezim Kim menghadapi beberapa masalah sulit untuk diatasi musim panas ini. Mereka berusaha membersihkan bagian-bagian negara setelah banjir mematikan sambil juga mencegah pandemi virus corona. Ekonomi Korea Utara juga diyakini berada dalam kondisi yang buruk, sebagian karena ancaman virus yang terus berlanjut. Korea Utara adalah salah satu negara pertama yang menutup perbatasannya. Ekonomi Korea Utara tambah buruk karena pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk menegosiasikan keringanan sanksi sebagai bagian dari program senjata nuklir Pyongyang gagal memberikan hasil yang nyata. Kantor berita yang dikelola pemerintah Korea Utara, KCNA pada Kamis (20/8) melaporkan Kim akan mengadakan pertemuan senior dengan para pemimpin tertinggi negara itu. Tulisan di KCNA itu menyalahkan situasi ekonomi yang stagnan dan situasi eksternal yang parah dan berbagai tantangan tak terduga. NIS dalam laporannya menekankan, keputusan Kim Jong Un mendelegasikan beberapa tanggung jawab tidak terkait dengan informasi apa pun mengenai kesehatan Kim, rencana suksesi atau cengkeramannya pada kekuasaan.
