KONTAN.CO.ID - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menegaskan bahwa status negaranya sebagai kekuatan nuklir tidak bisa diganggu gugat. Ia juga menyebut Korea Selatan sebagai “negara paling bermusuhan” dalam pidato kebijakan di parlemen.

Media pemerintah melaporkan, Kim berkomitmen untuk terus memperkuat kekuatan nuklir sebagai bagian dari strategi pertahanan diri.

Nuklir Jadi Pilar Keamanan dan Ekonomi

Mengutip Reuters, Kim mengatakan, pengembangan “deterrent nuklir” atau daya tangkal nuklir merupakan hal penting, bukan hanya untuk keamanan nasional, tetapi juga stabilitas kawasan dan pembangunan ekonomi.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Ia menolak gagasan bahwa Korea Utara harus melucuti senjata nuklir dengan imbalan bantuan ekonomi atau jaminan keamanan.

Kim bahkan mengklaim bahwa kebijakan mempertahankan nuklir sambil membangun ekonomi telah terbukti sebagai pilihan strategi yang tepat.

Dalam pidatonya di Supreme People's Assembly, ia menyebut senjata nuklir telah berhasil mencegah perang, memungkinkan fokus pada pembangunan ekonomi, dan mendukung peningkatan kesejahteraan.

Baca Juga: China Desak AS dan Israel Setop Serangan, Peringatkan Risiko Lingkaran Setan Perang

Tuduh AS Picu Ketegangan, Siap Serang Balik

Kim menuduh Amerika Serikat dan sekutunya memperkeruh situasi dengan menempatkan aset nuklir strategis di sekitar Semenanjung Korea.

Namun, ia menegaskan Korea Utara kini tidak lagi melihat dirinya sebagai pihak yang terancam, melainkan memiliki kemampuan untuk mengancam pihak lain jika diperlukan.

Korea Selatan, katanya, kini secara resmi dianggap sebagai musuh utama.

Ia memperingatkan Seoul bahwa setiap upaya melanggar kedaulatan Korea Utara akan dibalas “tanpa ampun, tanpa ragu, dan tanpa batas”.

Sinyal Sikap Makin Keras terhadap Korea Selatan

Pernyataan ini memperkuat perubahan kebijakan Korea Utara yang sebelumnya membuka peluang reunifikasi damai dengan Korea Selatan.

Kini, hubungan kedua negara diposisikan sebagai dua negara yang saling bermusuhan.

Analis sebelumnya menunggu apakah perubahan sikap ini akan dituangkan secara resmi dalam hukum, meski laporan terbaru belum merinci hal tersebut.

Fokus Ekonomi: Rencana Lima Tahun Baru

Selain isu keamanan, Kim juga memaparkan prioritas ekonomi dalam rencana pembangunan lima tahun.

Fokusnya meliputi: modernisasi industri, peningkatan produksi listrik dan batu bara, kenaikan produksi pangan, hingga perluasan pembangunan perumahan.

Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, Korea Utara masih menghadapi: sanksi ekonomi berat, kekurangan kronis bahan pangan, dan ketergantungan pada distribusi negara dan pasar informal.

Tonton: Prabowo Tegaskan Perjanjian Dagang dengan AS Tak Mengorbankan Kepentingan Nasional

Belanja Militer Naik Tajam

Parlemen juga menyetujui anggaran negara 2026, dengan alokasi belanja pertahanan mencapai 15,8% dari total pengeluaran.

Anggaran ini secara eksplisit ditujukan untuk:

• Memperkuat kemampuan nuklir
• Meningkatkan kapasitas perang

Dalam sidang tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan pesan ucapan selamat.

Ia memuji kepemimpinan Kim dan menegaskan komitmen untuk memperdalam kemitraan strategis antara Moskow dan Pyongyang.