JAKARTA. Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan, mayoritas responden atau 51,5% menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Kinerja di bidang ekonomi yang paling banyak dikeluhkan publik.

Direktur Eksekutir Pol-Tracking Institute Hanta Yuda bilang, sebanyak 71% responden tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Hanya 21% responden yang mengaku puas, dan 7% menjawab tidak tahu, dan 1% tidak menjawab.

"Ketidakpuasan di bidang ekonomi tergambar jelas dari perspektif terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dalam beberapa bulan terakhir," kata Hanta saat jumpa pers hasil survei evaluasi pemerintahan SBY-Boediono di Jakarta, Minggu (20/10).

Selain ekonomi, tambah Hanta, mayoritas publik tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum. Sebanyak 58% mengaku tidak puas dengan penegakan hukum. Hanya 24% yang mengaku puas, 17% tidak tahu, dan 1% tidak menjawab.

Hanta menjelaskan, penilaian itu muncul setelah belum terlihatnya sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menuntaskan mega skandal korupsi. Selain itu, terjeratnya para pejabat negara dalam kasus korupsi membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum.

Di bidang lain, ketidakpuasan juga terlihat dalam keamanan. Sebanyak 46% responden mengaku tidak puas terhadap kerja aparat untuk menjaga keamanan. Sebanyak 41% mengaku puas, 12% tidak tahu, dan satu persen tidak menjawab.

Di bidang keamanan, ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi publik. Pertama, masyarakat belakangan ini resah akibat banyak terbunuhnya para anggota polisi.

"Hal ini penting karena polisi sebagai simbol penjamin keamanan seolah jatuh dan lumpuh. Kedua, tingkat kriminalitas yang terjadi di beberapa daerah dirasakan masyarakat masih tinggi," kata Hanta.

Dari hasil survei, pemerintahan SBY-Boediono diapresiasi di dua bidang, yakni pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 48% responden mengaku puas terhadap kerja pemerintah di bidang kesehatan. Sebanyak 43% mengaku tidak puas, 8% tidak tahu, dan 1% tidak menjawab.

Menurut Hanta, persepsi publik tersebut menyangkut biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan. Persepsi itu juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Adapun di bidang pendidikan, sebanyak 53% mengaku puas. Sebanyak 37% merasa tidak puas, 9% tidak tahu, dan 1% tidak menjawab.

"Tingkat kepuasan di bidang pendidikan disebabkan semakin meningkatnya insentif kepada para pendidik maupun besarnya anggaran pendidikan dalam membantu para peserta didik yang kurang mampu," kata Hanta.

Hanta menambahkan, data tersebut bisa menjadi bahan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjannya di sisa satu tahun pemerintahannya. (Sandro Gatra/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri