KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kinerja fiskal pemerintah pada semester II 2026 diperkirakan menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari meningkatnya beban subsidi energi, potensi pelemahan penerimaan pajak, hingga kenaikan ongkos pembiayaan akibat meningkatnya persepsi risiko terhadap Indonesia.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perbaikan kinerja fiskal pada semester I berpotensi tidak berlanjut sepenuhnya pada paruh kedua tahun ini. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang dapat menekan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu risiko utama berasal dari pergerakan harga minyak mentah dunia. Yusuf mengatakan, harga minyak menjadi faktor penting karena akan berpengaruh langsung terhadap beban subsidi pemerintah.

Baca Juga: Insentif Pajak PFII, Dinilai Tak Sejalan dengan Pajak Minimum Global

"Semester II akan banyak ditentukan dari pergerakan harga minyak mentah dunia. Perkembangannya sampai saat ini masih cukup dinamis," ujar Yusuf dalam agenda CORE Midyear Economic Review 2026 "Pertaruhan Stabilitas Ekonomi", Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan, harga minyak secara year to date telah berada di kisaran US$ 85 per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi makro APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel.

Jika harga minyak terus meningkat, terutama mendekati level US$ 90-US$ 100 per barel, maka beban subsidi energi berpotensi meningkat dan memberikan tekanan tambahan terhadap defisit anggaran.

"Kalau harga minyak alami peningkatan terutama di angka US$ 90-US$ 100 per barel, itu akan mendorong kenaikan beban belanja subsidi dan akan mempengaruhi kenaikan defisit anggaran lebih besar," katanya.

Baca Juga: Ekonom CORE: Pasar Tangkap Sinyal Pemerintah Ingin Kontrol BI Lebih Besar

Selain subsidi, risiko fiskal semester II juga berasal dari sisi penerimaan pajak. Yusuf memperkirakan penerimaan negara berpotensi mengalami tekanan setelah adanya pengembalian restitusi pajak kepada wajib pajak.

Menurutnya, tingginya penerimaan pajak pada semester I salah satunya dipengaruhi oleh tertahannya restitusi selama proses pemeriksaan.

Dengan kombinasi tekanan belanja dan penerimaan, Yusuf memperkirakan masih terdapat potensi kekurangan penerimaan pajak (shortfall) hingga akhir tahun.

Ia memperkirakan shortfall penerimaan pajak berada di kisaran Rp 73 triliun hingga Rp149 triliun. Kondisi tersebut berpotensi membuat defisit anggaran lebih lebar dari target awal pemerintah.

"Pemerintah menargetkan defisit sekitar 2,65% terhadap PDB dalam APBN, tetapi proyeksi pemerintah sebelumnya sudah melebar menjadi sekitar 2,85% terhadap PDB," ujarnya.

Di sisi belanja, Yusuf melihat ekspansi belanja pemerintah pusat masih akan berlanjut. Hal tersebut berbeda dengan kondisi pemerintah daerah yang masih menghadapi tekanan akibat penyesuaian transfer ke daerah.

Menurut Yusuf, tekanan di daerah berpotensi berlanjut pada semester II, terutama karena terdapat sejumlah kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi, termasuk cicilan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Selain tekanan fiskal, Yusuf juga menyoroti meningkatnya ongkos pendanaan pemerintah yang tercermin dari tingginya Credit Default Swap (CDS) Indonesia.

Baca Juga: Bukan Hanya Sentimen Global, Pelemahan Rupiah Lebih Banyak Dipicu Faktor Domestik

Menurutnya, peningkatan CDS menunjukkan persepsi risiko investor terhadap Indonesia yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat membuat pemerintah harus menawarkan imbal hasil lebih besar untuk menarik investor membeli surat utang negara.

"Ketika risikonya lebih tinggi, surat utang pemerintah harganya akan lebih rendah sehingga investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Ini kemudian mendorong bunga utang yang juga jauh lebih tinggi, terutama dalam jangka menengah hingga panjang," jelasnya.

Yusuf menilai, tingginya CDS Indonesia dibandingkan negara lain menunjukkan bahwa tekanan bukan hanya berasal dari faktor global, tetapi juga dipengaruhi oleh sentimen domestik.

"Kalau faktor global seperti harga minyak, semua negara juga mengalami. Tetapi ketika Indonesia cukup tinggi dibandingkan negara lain, jangan-jangan sentimen risiko yang muncul juga banyak dipengaruhi faktor domestik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News