KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek industri hotel dan restoran pada 2026 diperkirakan masih menghadapi tekanan, terutama dari sisi permintaan hotel yang berpotensi melemah.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai, pergeseran alokasi anggaran pemerintah serta ketidakpastian global menjadi faktor utama yang perlu diantisipasi pelaku usaha di 2026.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan, sektor hotel berpotensi lebih rentan dibandingkan restoran pada tahun ini, terutama akibat kebijakan pengalihan anggaran pemerintah.Termasuk belanja perjalanan dinas dan kegiatan yang selama ini banyak menggunakan fasilitas hotel.
“Jadi yang jelas di 2026 ini kalau kita bicara khususnya sektor hotel, agak rawan, agak rawan dari sisi okupansi,” ujar Hariyadi, dalam Konferensi Pers Rakernas PHRI I 2026, pada Selasa (10/2/2026).
Baca Juga: PHRI Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Akomodasi Ilegal Menurut dia, perubahan alokasi anggaran pemerintah menjadi salah satu faktor signifikan yang memengaruhi permintaan hotel, terutama dari segmen MICE dan kegiatan instansi pemerintah. Seperti diketahui, permintaan dari sektor pemerintah bisa mencapai sekitar 40% pada hotel bintang menengah, sehingga pengurangan anggaran berpotensi menekan okupansi dan pendapatan hotel secara signifikan. “Karena apa? Karena pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang lebih luas. Lebih luas maksudnya bukan efisiensi sebetulnya, tapi pengalian alokasi anggaran. Jadi yang tadinya untuk anggaran perjalanan dinas, akomodasi, itu dipindahkan ke alokasi yang lain,” jelasnya. Di sisi lain, tantangan sektor hotel dan restoran tidak hanya berasal dari kebijakan fiskal, tetapi juga dari risiko eksternal seperti potensi wabah penyakit maupun kondisi ekonomi global. Hariyadi menilai, risiko wabah sulit diprediksi dan tidak bisa dimitigasi sepenuhnya oleh pelaku industri. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa sektor pariwisata biasanya menjadi sektor yang paling terdampak ketika terjadi krisis kesehatan global. Dari sisi biaya operasional, industri juga menghadapi tekanan dari kenaikan tarif utilitas, upah minimum hingga pajak, yang mendorong biaya operasional meningkat di tengah permintaan yang belum stabil.
Antisipasi PHRI
Untuk mengantisipasi pelemahan permintaan dari segmen pemerintah, PHRI mendorong pelaku usaha mencari pasar baru, khususnya dari wisatawan domestik dan mancanegara. “Untuk mengatasi itu, maka kami melakukan upaya untuk mencari pasar-pasar baru. Dengan teman-teman airlines, dengan teman-teman tour operator dan destinasi, itu adalah salah satunya kita menggarap pasar-pasar yang terkait dengan wisatawan,” kata Hariyadi. Selain ekspansi pasar, pelaku industri juga mulai melakukan efisiensi operasional sebagai langkah menjaga keberlangsungan usaha, termasuk penyesuaian biaya dan strategi pemasaran baru, sebagaimana tercermin dalam berbagai survei industri perhotelan.
Baca Juga: PHRI Jakarta Minta Perda Kawasan Tanpa Rokok Tak Ganggu Iklim Usaha Pariwisata PHRI memperkirakan, kinerja sektor hotel pada 2026 kemungkinan masih berada di bawah capaian 2025 jika kebijakan pengalihan anggaran pemerintah tetap berlanjut. Meski demikian, PHRI menilai peluang pemulihan tetap ada seiring pergerakan pariwisata dan adaptasi pelaku industri terhadap perubahan struktur permintaan.
“Kondisinya untuk 2026 ini, pastinya kalau pemindahan alokasi anggaran terjadi, pastinya di 2026 akan lebih rendah daripada 2025,” kata Hariyadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
