KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kinerja sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perlambatan signifikan pada akhir kuartal I-2026. Indeks PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global tercatat anjlok ke level 50,1 pada Maret 2026, dari 53,8 pada Februari lalu, menandakan kondisi operasional yang nyaris stagnan dan menjadi sinyal kewaspadaan bagi para pembuat kebijakan. Merespons kondisi tersebut, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai langkah jangka pendek yang paling krusial adalah memastikan kelancaran sisi suplai serta menahan lonjakan biaya produksi.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga energi karena menjadi komponen terbesar dalam struktur biaya industri.
Baca Juga: Industri Manufaktur Tertekan, Pengusaha Usul Insentif Pajak dan Proteksi Industri Selain itu, efisiensi jalur logistik juga harus dipastikan tetap terjaga, termasuk dengan memperkuat alternatif rute perdagangan maupun sumber impor bahan baku. "Jangan sampai gangguan global diterjemahkan menjadi
bottleneck domestik," kata Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (1/4/2026). Yusuf menekankan pentingnya memberikan ruang napas bagi industri yang terdampak langsung, terutama sektor padat energi dan yang bergantung pada bahan baku impor seperti petrokimia dan turunannya. Dukungan tersebut dapat diberikan melalui insentif fiskal sementara, seperti keringanan pajak maupun akses pembiayaan, agar pelaku usaha tidak menahan produksi atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa menjaga sisi permintaan juga tidak kalah penting. Dalam kondisi tekanan global, konsumsi domestik menjadi penopang utama pertumbuhan.
Baca Juga: Stimulus Fiskal dan Konsumsi Dorong PMI Manufaktur ke Zona Ekspansi Kuat Karena itu, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi yang lebih terarah, serta percepatan belanja pemerintah. Lebih lanjut, Yusuf menilai sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi faktor kunci. Stabilitas nilai tukar harus dijaga agar tekanan biaya impor tidak semakin besar. Namun di sisi lain, likuiditas ke sektor riil tidak boleh terlalu ketat, mengingat industri membutuhkan dukungan pembiayaan di tengah tekanan saat ini.
Baca Juga: PMI Manufaktur Indonesia Februari 2026 Tembus 53,8, Tertinggi Hampir Dua Tahun Untuk jangka menengah, ia melihat perlambatan ini menjadi pengingat bahwa struktur industri nasional masih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama akibat ketergantungan pada bahan baku impor di sejumlah sektor strategis. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk mempercepat program substitusi impor, khususnya di sektor kimia dan petrokimia. Diversifikasi sumber bahan baku juga dinilai penting agar industri tidak bergantung pada satu kawasan tertentu. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
