KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 akan mencapai Rp 515,8 triliun atau melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 441, 4 triliun.

Hanya saja, realisasi penerimaan PNBP pada semester II-2023 ini hanya akan mencapai Rp 213,7 triliun. Prognosis ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian PNBP semester I-2023 yang berhasil menyentuh angka Rp 302,1 triliun.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan target maupun outlook PNBP pada tahun ini masih terlalu optimistis dan kurang realistis. Hal ini dikarenakan sektor penerimaan berbasis komoditas baik crude palm oil (CPO) maupun batubara saat ini cenderung melandai.

Selain itu, mitra dagang tradisional Indonesia seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), dan China masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan.

Baca Juga: Penerimaan PNBP Diramal Lampaui Target Ditopang Setoran Minerba dan Dividen BUMN

"Kalau kita perhatikan ada tekanan hebat di industri manufaktur China sehingga harga komoditas masih diperkirakan lebih rendah dari 2022 lalu," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (13/7).

Kemudian, Bhima juga menyebut, larangan ekspor mineral dan batubara (minerba) akan memberikan penurunan PNBP terutama rencana pelarangan ekspor biji bauksit. Begitu juga dengan rencana pelarangan ekspor gas alam yang juga berisiko menurunkan PNBP.

"Sebaiknya pemerintah bisa lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan proteksionisme karena imbas ke outlook PNBP setelah 2023," katanya.

Untuk ke depannya, Bhima melihat setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan menjadi penghambat realisasi PNBP tahun-tahun berikutnya.

Baca Juga: Kementerian Keuangan Sederhanakan Jenis dan Tarif PNBP PUPR

Dirinya memperkirakan, setoran dividen BUMN akan bisa lebih rendah terutama di sektor BUMN karya. Hal ini diakibatkan selain karena problem keuangan, namun juga beberapa proyek strategis yang didorong untuk selesai sebelum pemilihan umum (pemilu) juga mempengaruhi kinerja BUMN.

"Faktor lain adalah kesulitan BUMN dalam penjualan beberapa ruas tol," terang Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari