JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi menteri yang paling banyak diberitakan secara positif oleh media massa dalam enam bulan jalannya pemerintahan baru. Kinerja Susi yang dianggap paling berhasil menurut bingkai media adalah penerapan sanksi terhadap kapal asing pencuri ikan. Hal ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan Political Communication Institute (Polcomm Institute).

"Menteri-menteri yang paling banyak diberitakan media massa selama enam bulan duduk di kabinet, Susi adalah yang paling banyak. Media massa membingkai positif kinerja Susi sebesar 10,9 persen," kata Direktur Polcomm Institute Heri Budianto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (11/5).

Penelitian Polcomm ini dilakukan dengan mengkaji pemberitaan dalam 15 media massa nasional baik cetak maupun elektronik. Berita yang dianalisis sebanyak 32.047 yang terbit pada Oktober 2014 hingga April 2015. Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten dan analisis wacana (discourse analysis) dalam kurun waktu 1 hingga 7 Mei 2015.

"Pemberitaan tentang kinerja menteri adalah liputan, wawancara, kutipan yang dimuat di media massa tentang kebijakan, program, dan pernyataan menteri terkait," kata Heri.

Berdasarkan penelitian ini, yang dimaksud kinerja menteri adalah penilaian atau keberpihakan media terhadap program, kebijakan, dan pernyataan para menteri. Kinerja itu dianggap positif ketika berpihak kepada publik dan negatif jika bertolak belakang dengan kepentingan publik.

Berdasarkan pemberitaan media itu, kinerja Susi dinilai paling positif dengan persentase 10,9 persen. Ia dianggap sebagai sosok yang jujur dan tegas.

Setelah Susi, ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dengan persentase 5,3 persen. "Kinerja paling positif adalah soal penundaan Kurikulum 2013 dan penghapusan UN (ujian nasional)," kata Heri.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri juga mendapat sorotan positif dengan persentase 4,7 persen. Kinerja Hanif dianggap positif berdasarkan pembingkaian media karena keberpihakannya terhadap TKI serta kebijakannya memberikan sanksi kepada penyalur jasa TKI nakal.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mendapat persentase 3,1 persen. "Mantan pimpinan PT KAI ini dianggap mumpuni dalam mengatur penerbangan, dan penataan bandara," ujar Heri.

Setelah Jonan, ada Menteri Desan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmirgasi Marwan Jafar dengan 2,1 persen. Ia dinilai positif karena dianggap fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal. Menteri lainnya adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang dinilai positif karena pemberian kompensasi pencabutan subsidi bahan bakar minyak serta pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie