KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan bahwa upaya mengubah status quo Taiwan melalui kekuatan atau tekanan tidak akan membawa perdamaian sejati. Penegasan itu disampaikan Lai dalam surat kepada Paus Leo yang dirilis kantor kepresidenan Taiwan pada Jumat (30/1/2026).

Surat tersebut ditulis sebagai respons atas pesan Hari Perdamaian Dunia yang disampaikan Paus Leo pada 1 Januari 2026. Dalam suratnya, Lai menekankan bahwa demokrasi, perdamaian, dan kesejahteraan merupakan jalan nasional Taiwan sekaligus penghubung Taiwan dengan komunitas internasional.

Lai menyatakan, di tengah tekanan militer jangka panjang dan intimidasi politik dari negara-negara otoriter di kawasan, Taiwan secara konsisten memilih menjaga perdamaian di Selat Taiwan melalui langkah-langkah nyata. 

Bakti BCA Hadir Langsung Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana di Sumatra

Meski tidak menyebut China secara langsung, pernyataan itu merujuk pada meningkatnya aktivitas militer Beijing di sekitar Taiwan.

Baca Juga: Taiwan Waspadai Perubahan yang Dinilai Abnormal di Kepemimpinan Militer China

“Saya yakin bahwa setiap upaya mengubah status quo Taiwan dengan kekuatan atau paksaan tidak akan menghasilkan perdamaian sejati,” tulis Lai.

Pemerintah di Taipei mencatat militer China hampir setiap hari beroperasi di sekitar Taiwan sebagai bagian dari kampanye tekanan dan intimidasi. China juga menggelar latihan militer terbaru di sekitar pulau tersebut pada akhir Desember lalu. 

Beijing hingga kini menolak berkomunikasi dengan Lai karena menganggapnya sebagai tokoh “separatis”.

Dalam surat itu, Lai juga menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri. 

Ia sekaligus menyoroti apa yang disebutnya sebagai upaya mendistorsi dokumen Perang Dunia II dan penafsiran Resolusi PBB 1971, yang membuat Taiwan kehilangan kursi China di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dialihkan ke Beijing.

Menurut Lai, penafsiran tersebut digunakan untuk merendahkan status kedaulatan Taiwan. Sementara itu, Beijing berpendapat bahwa dokumen Perang Dunia II, seperti Deklarasi Kairo, serta Resolusi PBB 1971 memberikan dasar hukum internasional atas klaim kedaulatan China terhadap Taiwan. 

Baca Juga: Perang Taiwan: Skenario Paling Berbahaya Abad Ini

Pemerintah Taiwan menolak klaim itu, dengan menegaskan bahwa resolusi PBB tidak menyebut Taiwan dan Republik Rakyat China baru berdiri setelah Perang Dunia II berakhir.

Taiwan secara resmi bernama Republik China, pemerintahan yang berperang di pihak Sekutu Barat dalam Perang Dunia II. 

Pemerintah tersebut pindah ke Taiwan pada 1949 setelah kalah dalam perang saudara melawan kaum komunis yang dipimpin Mao Zedong dan kemudian mendirikan Republik Rakyat China.

Vatikan menjadi salah satu dari hanya 12 negara yang masih menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, sekaligus satu-satunya di Eropa. 

Baca Juga: Diduga Jadi Aktivis Kemerdekaan, Dua Menteri Taiwan Dilarang Masuk ke China

Meski demikian, Vatikan dalam beberapa tahun terakhir juga berupaya memperbaiki hubungan dengan Beijing, termasuk dalam isu pengangkatan uskup Katolik.

Selanjutnya: Danamart Luncurkan Pembiayaan Komoditas Berbasis Asset Backed Securities

Menarik Dibaca: Nubia V80 Max: HP 1 Jutaan, Baterai 6000mAh Tahan Banting