KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi menemui respons negatif dari partai koalisi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkapkan, para ketua umum partai koalisi meminta Jokowi menjadikan perppu sebagai pilihan terakhir dalam menyikapi polemik UU KPK hasil revisi.

Para ketua umum partai koalisi menyampaikan permintaan tersebut saat bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9).

Baca Juga: Penerbitan Perppu KPK didesak, Johan Budi: Bola di tangan Jokowi

"Kami tidak beri masukan secara spesifik. Hanya tentu, partai politik menyampaikan, opsi perppu harus menjadi opsi paling terakhir, karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Asrul menyatakan, pilihan selain perppu untuk menyelesaikan polemik ini ialah legislative review dan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Bila menempuh mekanisme legislative review, pemerintah dan DPR akan kembali membahas UU KPK hasil revisi dengan DPR dan mengganti pasal sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Saat ini, Arsul mengatakan, juga tengah didaftarkan uji materi terhadap UU KPK hasil revisi di MK. Ia berharap, Jokowi mendengar aspirasi dari parpol koalisi dalam menyikapi polemik UU KPK.

Menurut Arsul, suara parpol layak didengar lantaran pemilih Jokowi sebagian besar berasal dari konstituen parpol mereka. "Harus ingat juga, parpol merepresentasikan, mungkin suara parpol yang ada di Pak Jokowi 60% dari seluruh jumlah pemilih. Berarti 100 jutaan. Itu signifikan," ujar Arsul.

Baca Juga: Jokowi dan para ketua umum parpol bertemu Senin (30/9) malam, ini yang dibahas

"Tidak mungkin rakyat mempercayakan parpol yang ada di parlemen kalau semua dianggap mengkhianati amanah rakyat," imbuhnya.

Editor: S.S. Kurniawan