KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia (KISI) menjajaki peran sebagai penjamin emisi dalam rencana penerbitan Sukuk Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang ditargetkan berlangsung pada 2027.

Pembahasan tersebut dilakukan KISI bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam pertemuan di Padang pada 18 Agustus 2026, sekaligus membahas penguatan kapasitas tim Debt Management Unit (DMU).

Dalam rencana tersebut, KISI akan berperan sebagai Penjamin Emisi Efek atau underwriter untuk mendukung pengembangan instrumen pembiayaan daerah melalui penerbitan Sukuk Daerah.

Baca Juga: Jayamas Medica (OMED) Cetak Pertumbuhan Laba 43,2%, Simak Prospeknya

Selain itu, KISI memberikan referensi dan pembelajaran mengenai praktik municipal bonds di sejumlah negara, termasuk Filipina, Vietnam, dan India, sebagai bahan studi bagi tim DMU

Online Business Associate Director KISI Yang Seok Mo mengatakan pihaknya melihat peluang dalam pengembangan Sukuk Daerah dan mendukung rencana penerbitan instrumen tersebut oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

“Kami melihat peluang besar dalam pengembangan Sukuk Daerah ini dan berkomitmen mendukung rencana penerbitan Sukuk Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang ditargetkan menjadi penerbitan Sukuk Daerah pertama di Indonesia,” jelas Yang dalam keterangan resmi, Rabu (26/8).

Jika terealisasi, penerbitan tersebut ditargetkan menjadi Sukuk Daerah pertama di Indonesia. Namun, belum terdapat informasi mengenai nilai penerbitan maupun struktur sukuk yang akan ditawarkan.

KISI juga akan mendukung edukasi dan literasi pasar modal mengenai karakteristik, manfaat, serta risiko instrumen surat utang kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Yang bilang inisiatif edukasi tersebut diharapkan dapat diperluas kepada ASN di berbagai wilayah Indonesia, sejalan dengan upaya KISI memperluas pemahaman mengenai pasar modal dan instrumen investasi.

Adapun pertemuan KISI dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat turut dihadiri Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, tim DMU, jajaran pemerintah provinsi, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 

Baca Juga: Kelola Armada Sendiri, Laba DEWA Naik 111%, Tapi Kenapa Target Harga Dipangkas?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News