JAKARTA. Masalah impor beras tak kunjung usai. Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang melaporkan ada beras-beras asal Vietnam masuk ke pasar-pasar pada bulan pertama tahun ini. Padahal saat ini pemerintah masih sibuk dengan penyelidikan impor beras medium sepanjang 2013 lalu. Menanggapi kekisruhan ini Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Ali Masykur Musa menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan pemeriksaan lanjutan. "Berdasarkan temuan BPK, sebenarnya untuk pengadaan beras impor pada tahun 2012 para importir tidak membayar bea masuk Rp 97,9 miliar. Agar kasus ini segera transparan, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam. Jangan sampai masyarakat khususnya petani merasa bahwa mereka terus dibohongi,” ujar Ali Masykur Musa dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/1). Ali Masykur menambahkan, bahwa solusi jangka pendek untuk mengatasi hal ini, kementerian dan lembaga terkait harus duduk bersama untuk berkoordinasi, bukan malah saling melampar tanggung jawab satu sama lain. “Saling lempar tanggung jawab tak akan menyelesaikan masalah. Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan semestinya segera duduk bersama untuk mencari solusi. Bea-Cukai juga tak bisa lepas tangan, karena mereka yang mengawasi barang impor,” ujarnya.
Kisruh beras impor, BPK segera lakukan pemeriksaan
JAKARTA. Masalah impor beras tak kunjung usai. Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang melaporkan ada beras-beras asal Vietnam masuk ke pasar-pasar pada bulan pertama tahun ini. Padahal saat ini pemerintah masih sibuk dengan penyelidikan impor beras medium sepanjang 2013 lalu. Menanggapi kekisruhan ini Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Ali Masykur Musa menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan pemeriksaan lanjutan. "Berdasarkan temuan BPK, sebenarnya untuk pengadaan beras impor pada tahun 2012 para importir tidak membayar bea masuk Rp 97,9 miliar. Agar kasus ini segera transparan, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam. Jangan sampai masyarakat khususnya petani merasa bahwa mereka terus dibohongi,” ujar Ali Masykur Musa dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/1). Ali Masykur menambahkan, bahwa solusi jangka pendek untuk mengatasi hal ini, kementerian dan lembaga terkait harus duduk bersama untuk berkoordinasi, bukan malah saling melampar tanggung jawab satu sama lain. “Saling lempar tanggung jawab tak akan menyelesaikan masalah. Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan semestinya segera duduk bersama untuk mencari solusi. Bea-Cukai juga tak bisa lepas tangan, karena mereka yang mengawasi barang impor,” ujarnya.
