KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Demonstrasi yang digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Hari Ini, Senin (25/8) berujung kisruh. Di mana, aksi demonstrasi itu merupakan bentuk protes masyarakat usai anggota DPR RI dikabarkan mendapat gaji dan tunjangan fantastis.

Menanggapi hal itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan masyarakat usai dipertontonkan pada realita gaya hidup berlebih para pejabat. Hal Ini diperburuk oleh temuan kasus korupsi yang baru saja menjerat Salah satu Wakil Menteri Kabinet Prabowo Subianto.

"Apalagi, pada saat yang bersamaan, berbagai kasus korupsi yang melibatkan politisi dan pejabat terungkap satu demi satu. Hal ini diperburuk dengan gaya komunikasi para elit yang cenderung arogan," jelasnya kepada KONTAN, Senin (25/8).

Cuan Optimal Bonus Akhir Tahun dari Investasi Rendah Risiko Deposito Bank Digital

Baca Juga: Prabowo Bentuk Dua Badan Baru, Sri Mulyani Pastikan Alokasi Anggaran Ada

Dia melanjutkan, apabila kasus demonstrasi kian rajin bergulir, dikhawatirkan bakal berdampak pada ekosistem investasi nasional.

Wijayanto menekankan, yang terjadi di depan DPR bisa membuat dunia internasional mempunyai interpretasi macam-macam. Investor yang sesungguhnya sudah mulai ingin masuk ke Indonesia bisa kembali menahan modalnya atau wait and see.

Untuk itu, dia meminta agar Presiden Prabowo Subianto dapat segera turun tangan guna mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat, baik terhadap lembaga Legislatif maupun eksekutif dalam menjalankan tugasnya.

"Pak Prabowo harus terjun langsung, selain karena situasi ini sangat tidak adil bagi rakyat, jika dibiarkan ini akan menjadi kemarahan nasional yang makin sulit ditenangkan. Cost bagi ekonomi kita akan luar biasa besar," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom & Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dia berpandangan, kemarahan masyarakat ini bermuara dari besarnya ketimpangan pendapatan antara rakyat dan wakil rakyat.

Achmad mencontohkan, anggaran terbaru menunjukkan paket penghasilan berbasis APBN gabungan gaji, aneka tunjangan, serta dukungan kerja anggota DPR mendekati Rp 230–240 juta per bulan per anggota. 

"Basisnya jelas, pagu APBN 2025 menyebutkan ±Rp 1.655,62 triliun untuk 580 anggota pada 2025.  Jika dibagi 580 lalu dibagi 12 bulan, hasilnya ±Rp 237,9 juta per bulan," jelasnya.

Angka tersebut sangat jauh terbalik dibandingkan dengan pendapatan para guru maupun buruh yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seorang guru PNS muda (Gol III/a) dengan sertifikasi pendidik umumnya menerima total sekitar Rp5,5–5,7 juta/bulan (gaji pokok awal ±Rp2,79 juta plus Tunjangan Profesi setara 1× gaji pokok, di luar tunjangan daerah/kinerja yang sangat bervariasi). 

Sementara itu, UMR/UMP pun berbeda antar wilayah, dia mengambil gambaran sekitar Rp 5,4 juta di DKI Jakarta dan sekitar Rp2,17 juta di Jawa Tengah.

"Dengan angka ±Rp237,9 juta per bulan untuk DPR diperoleh Rasio terhadap UMP DKI ? 44 kali," pungkasnya.

Baca Juga: Ini Kata Istana Soal Demo Tunjangan Rumah DPR

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News