KKP: 19 Kampung Nelayan Sudah Rampung Dibangun per Januari 2026

Rabu, 28 Januari 2026 16:13 WIB

Oleh: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih tertinggal dari target. Hingga akhir Januari 2026, baru 19 dari 35 lokasi yang telah rampung 100% dan siap beroperasi.

Staf Khusus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Media, Doni Ismanto, mengatakan seluruh titik yang telah selesai mulai menjalankan aktivitas ekspor, terutama dari kawasan Indonesia Timur.

“Yang sudah 100% ada 19 titik dan sudah siap operasi. Bahkan sudah ada yang ekspor,” tutur Doni saat dijumpai di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Sementara itu, 16 lokasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian dengan progres rata-rata sekitar 80% dan ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2026. KKP menyebut keterlambatan antara lain dipengaruhi faktor cuaca dan akses logistik ke wilayah pesisir.

KNMP merupakan pengembangan dari berbagai program kampung nelayan sebelumnya dan diklaim sebagai versi “paket lengkap” yang mengintegrasikan perikanan tangkap, rantai dingin, hingga skema offtaker dan ekspor. Namun, KKP belum dapat memaparkan secara rinci besaran anggaran, termasuk untuk pemulihan sektor perikanan di wilayah terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatera Barat.

Program KNMP menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekosistem pangan sektor kelautan.

Presiden menargetkan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih rampung pada 2026.

“Tahun 2026 ini, kita targetkan 1.100 desa nelayan. Tahun-tahun depan mungkin lebih banyak lagi,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Prabowo berharap desa nelayan mampu mendorong produksi dan budidaya ikan skala besar guna memenuhi kebutuhan protein nasional. Dengan target ambisius tersebut, capaian awal KNMP menjadi indikator krusial efektivitas pelaksanaan program strategis pemerintah di sektor kelautan.