MAKASSAR. Kesejahteraan nelayan di Sulawesi menjadi perhatian Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan senilai Rp 21,5 miliar kepada KP Sulbar."Ada 16 program bantuan yang diberikan. Salah satunya, pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) pengolahan yang nilainya mencapai Rp 2,3 miliar," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi, Minggu (5/2).Selain PUMP, juga disalurkan bantuan berupa enam unit bantuan kapal Inka Mina, 30 paket sarana perikanan tangkap, dua unit rumah ikan, bantuan budidaya rumput laut berupa depo, 50 unit cool box, speed boat serta satu unit excavator.Cicip berharap, dengan adanya bantuan tersebut dapat memudahkan para nelayan. “Dengan bantuan ini, nelayan dapat melaksanakan usahaperikanan baik tangkap maupun budidaya dengan baik,” sebutnya.Lebih lanjut, untuk mendukung kesejahteraan para nelayan, Cicip juga menyerahkan bantuan berupa sarana air bersih, paket bantuan belajaranak pelaku utama, sertifikat hak atas tanah nelayan sehat dan 10.000 kartu nelayan.Sementara itu, dalam merealisasikan program pengembangan sarana infrastruktur Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) skala B di KabupatenMajene Sulbar, Sharif menyerahkan bantuan tahap awal berupa Masterplan dan detail desain PP Palipi senilai Rp 21 juta kepada Pemprov Sulawesi Barat.Proyek PPN Palipi Majene diperkirakan memakan biaya Rp 600 miliar. Anggaran tersebut 10% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selebihnya dari Islamic Development Bank (IDB). IDB merupakan bank korporat negara-negara Islam. Lembaga ini juga akan menyumbang anggaran pembangunan PPN di Majene. Cicip mengungkapkan, PPN yang dibangun itu nantinya akan menjadi pusat pelabuhan ikan nelayan dan tempat transaksi perdagangan ikanterbesar di provinsi ini. Pelabuhan ikan di Sulawesi Barat itu akan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti ruang pendingin atau cool storage sebanyak 32 unit agar ikan nelayan yang ditampung awet, dan menjadi salah satu tempat transaksi ikan terbesar di daerah ini.Luas areal dari PPN tersebut di taksir mencapai 448 hektare (ha). Guna mendukung tersedianya bahan baku, daya tampung PPN juga relatif besar. Dalam sehari dapat menampung sekitar 32 unit kapal dengan maksimal beratnya 600 gros ton (GT).“Dengan dibangunnya pabrik pengolahan ikan di perairan Sulbar, maka akan dapat meminimalisir pencurian ikan di perairan Sulbar oleh nelayan dari daerah lain seperti Kalimantan, karena ikan diperairan Sulbar akan maksimal ditangkap nelayan untuk dibawa ke pabrik pengolahan ikan,” imbuhnya.PPN ini diharapkan menjadi pelabuhan ekspor ikan terbesar di Sulbar yang akan dikirim ke mancanegara seperti Jepang, China dan Korea dikarenakan permintaan dari negara itu cukup tinggi. Saat ini, Indonesia memiliki PPN sebanyak 14 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
KKP beri bantuan Rp 21,5 miliar untuk KP Sulbar
MAKASSAR. Kesejahteraan nelayan di Sulawesi menjadi perhatian Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan senilai Rp 21,5 miliar kepada KP Sulbar."Ada 16 program bantuan yang diberikan. Salah satunya, pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) pengolahan yang nilainya mencapai Rp 2,3 miliar," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi, Minggu (5/2).Selain PUMP, juga disalurkan bantuan berupa enam unit bantuan kapal Inka Mina, 30 paket sarana perikanan tangkap, dua unit rumah ikan, bantuan budidaya rumput laut berupa depo, 50 unit cool box, speed boat serta satu unit excavator.Cicip berharap, dengan adanya bantuan tersebut dapat memudahkan para nelayan. “Dengan bantuan ini, nelayan dapat melaksanakan usahaperikanan baik tangkap maupun budidaya dengan baik,” sebutnya.Lebih lanjut, untuk mendukung kesejahteraan para nelayan, Cicip juga menyerahkan bantuan berupa sarana air bersih, paket bantuan belajaranak pelaku utama, sertifikat hak atas tanah nelayan sehat dan 10.000 kartu nelayan.Sementara itu, dalam merealisasikan program pengembangan sarana infrastruktur Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) skala B di KabupatenMajene Sulbar, Sharif menyerahkan bantuan tahap awal berupa Masterplan dan detail desain PP Palipi senilai Rp 21 juta kepada Pemprov Sulawesi Barat.Proyek PPN Palipi Majene diperkirakan memakan biaya Rp 600 miliar. Anggaran tersebut 10% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selebihnya dari Islamic Development Bank (IDB). IDB merupakan bank korporat negara-negara Islam. Lembaga ini juga akan menyumbang anggaran pembangunan PPN di Majene. Cicip mengungkapkan, PPN yang dibangun itu nantinya akan menjadi pusat pelabuhan ikan nelayan dan tempat transaksi perdagangan ikanterbesar di provinsi ini. Pelabuhan ikan di Sulawesi Barat itu akan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti ruang pendingin atau cool storage sebanyak 32 unit agar ikan nelayan yang ditampung awet, dan menjadi salah satu tempat transaksi ikan terbesar di daerah ini.Luas areal dari PPN tersebut di taksir mencapai 448 hektare (ha). Guna mendukung tersedianya bahan baku, daya tampung PPN juga relatif besar. Dalam sehari dapat menampung sekitar 32 unit kapal dengan maksimal beratnya 600 gros ton (GT).“Dengan dibangunnya pabrik pengolahan ikan di perairan Sulbar, maka akan dapat meminimalisir pencurian ikan di perairan Sulbar oleh nelayan dari daerah lain seperti Kalimantan, karena ikan diperairan Sulbar akan maksimal ditangkap nelayan untuk dibawa ke pabrik pengolahan ikan,” imbuhnya.PPN ini diharapkan menjadi pelabuhan ekspor ikan terbesar di Sulbar yang akan dikirim ke mancanegara seperti Jepang, China dan Korea dikarenakan permintaan dari negara itu cukup tinggi. Saat ini, Indonesia memiliki PPN sebanyak 14 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News