KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong hilirisasi rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah sektor kelautan sekaligus menarik investasi dalam pengembangan ekonomi biru.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan potensi laut Indonesia perlu dikembangkan tidak hanya untuk produksi komoditas, tetapi juga menjadi basis industri bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekspor, dan investasi.

Menurutnya, ekonomi biru harus diarahkan menjadi salah satu kontributor strategis bagi perekonomian nasional. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan inovasi, teknologi, modal, serta kemitraan untuk meningkatkan skala industri kelautan dan perikanan.

Baca Juga: Penghasilan Tidak Kena Pajak 2027 Dibahas, DJP Siapkan Strategi Cari Basis Pajak Baru

"Ekonomi biru bukan hanya tentang melindungi sumber daya, tetapi juga tentang mengembangkan sumber daya dalam jangka panjang bagi masyarakat kita," ujar Trenggono dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar adalah rumput laut. Pemerintah telah meluncurkan Rencana Pembangunan Industri Rumput Laut Indonesia 2025-2030 untuk mendorong transformasi industri rumput laut dari komoditas primer menjadi sektor industri bernilai tambah.

Trenggono mengatakan, rumput laut dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tinggi, seperti nutraseutikal, farmasi, kosmetik, bioplastik, hingga biostimulan pertanian.

Oleh karena itu, pengembangan industri rumput laut tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. KKP ingin nilai tambah diperbesar melalui penguatan teknologi pengolahan, inovasi, dan pengembangan industri hilir.

"Indonesia sudah menjadi salah satu negara pemimpin dalam produksi rumput laut. Namun, masa depan industri rumput laut tidak diukur hanya dari berapa banyak yang kita produksi, tetapi dari berapa banyak nilai yang kita ciptakan melalui teknologi, proses, inovasi, dan pengembangan," lanjut Trenggono.

Transformasi tersebut dinilai berpotensi membuka ruang investasi sekaligus memperluas pasar ekspor dan menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi masyarakat pesisir dan generasi muda.

Namun, pengembangan ekonomi biru masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan. Trenggono menyebut sejumlah proyek dengan prospek ekonomi masih terkendala akses terhadap modal.

Alhasil, KKP mendorong keterlibatan sektor keuangan dalam menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan proyek kelautan dan perikanan. Pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan transisi, serta kemitraan publik-swasta dinilai dapat membantu memobilisasi modal ke sektor tersebut.

Baca Juga: Ada Wacana Pembayaran Gaji PNS dan Pensiunan Lewat Koperasi, Ini Respon Kemenkeu

Di sisi lain, Trenggono menekankan bahwa investasi ekonomi biru harus tetap berjalan bersama agenda konservasi. Perlindungan ekosistem laut dinilai menjadi fondasi agar aktivitas ekonomi berbasis sumber daya kelautan dapat berlangsung dalam jangka panjang.

"Keberhasilan Indonesia tidak bergantung pada nilai sumber daya yang kita keluarkan dari laut, tetapi pada nilai investasi yang kita tarik, pekerjaan yang kita ciptakan, dan nilai tambah yang dihasilkan industri," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News