JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pemerintah Prancis menyepakati kerja sama kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah meneken Letter of Intent (LoI) dengan Presiden Republik Prancis François Hollande di Jakarta, Rabu (29/3).

Lingkup kerja sama meliputi pencegahan, penghalangan dan penghapusan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing), termasuk mengeksplorasi inisiatif-inisiatif yang memungkinkan untuk penanganan kejahatan terorganisir lintas negara di bidang perikanan.

Selain itu, kerja sama promosi investasi pengolahan produk perikanan, perluasan akses pasar bagi produk perikanan Indonesia, termasuk mengintensifkan temu bisnis. Lalu, perluasan inisiatif untuk konservasi keanekaragaman hayati laut dan pengembangan ekowisata, dan peningkatan kapasitas, penelitian dan pengembangan,serta pertukaran informasi dan teknologi.

Sebelumnya, pada 28 Februari 2017 , KKP dan Prancis telah membicarakan penawaran kegiatan support dan maintenance dalam rangka kelanjutan operasional infrastruktur Infrastructure Development for Space Oceanography (INDESO), dengan komponen dan budget per tahun meliputi input data procurement, maintenance, operations, capacity building, dan management dengan total biaya US$ 2.993.940.

Hollande mengatakan, masalah maritim yang paling penting disoroti di dunia adalah di bidang perikanan. Untuk itu diperlukan kerja sama antar negara dalam pengelolaannya. “Kita sudah ambil inisiatif berjuang bersama Indonesia, kalau ada masalah kita harus melakukan berbagai strategi. Laut merupakan target investasi di negara manapun, untuk itu diperlukan kerja sama yang diperkuat agar dapat potensi laut dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya.

Hollande  menilai, dalam kunjungannya kali ini, dapat menandatangani sejumlah kerja sama dengan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara mitra, terutama di sektor kelautan dan perikanan. “Kunjungan ini sangat bersejarah. Untuk itu kerjasama di maritim antara kedua negara harus terwujud. Kami harus tunjukan bahwa ini juga mewakili dunia untuk melindungi lautan. Saya ucapkan terimakasih untuk semua mitra-mitra yang sudah bangun ini (kerjasama)”, ucapnya.

Menteri Susi mengatakan, pemerintah terus berupaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di sektor maritim sebagai kemitraan strategis. Menurutnya, hal tersebut ditandai dengan disepakatinya Joint Statement on Maritime Cooperation oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Prancis François Hollande di Istana Negara Jakarta, Rabu pagi (29/3).

Selama ini hubungan kemitraan perdagangan hasil perikanan Indonesia dan Prancis sudah terjalin cukup baik. Prancis menjadi pasar tujuan ekspor komoditas seperti udang, kepiting/rajungan, tuna/cakalang/tongkol, rumput laut, cumi-cumi/sotong/gurita, siput, serta lele dari Indonesia. Sebaliknya Indonesia mengimpor produk ikan olahan dari Prancis.

Potensi kerja sama Indonesia dan Prancis masih cukup besar. Indonesia membidik dukungan Prancis secara bilateral dan multilateral dalam menanggulangi kejahatan perikanan terorganisir lintas negara. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan perluasan akses pasar produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Prancis, dan dukungan Prancis dalam upaya Indonesia mendapatkan penurunan tarif bea masuk produk perikanan ke Uni Eropa.

Prancis juga diharapkan berinvestasi dalam pengolahan produk perikanan, perlindungan laut, dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia.

“Saya sangat berharap kerja sama maritim Indonesia - Prancis ke depannya secara kongkrit dapat dioperasionalkan, baik melalui pemberantasan IUU Fishing, promosi investasi dan pemasaran produk perikanan Indonesia, serta bidang-bidang kerja sama maritim lainnya. Kesamaan Indonesia dengan Prancis tentunya sama-sama mengedepankan sustainability dari ekologi dan food security,” ujar Susi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini