JAKARTA. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggelontorkan Rp 100 miliar per pulau untuk mengangkat perekonomian masyarakat di pulau-pulau kecil dan terluar. 

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja menuturkan, pada tahun ini program pengembangan pulau kecil dan terluar dirintis di lima pulau, yaitu Simeulue, Natuna, Sangihe, Merauke, dan Saumlaki. 

“Tahun depan kita tambah lagi, ada Talaud, Morotai, Biak, Kisar, Timika, Tual, dan beberapa di pesisir, seperti di utara Bali dan Rote, Nunukan, serta Sarmi di Jayapura,” ungkap Sjarief dalam paparan, Rabu (19/8). 

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

Secara bertahap, KKP menargetkan 31 pulau kecil-terluar yang berpenduduk sudah terangkat perekonomiannya, dalam lima tahun depan. “Setiap kawasan, kita target gelontorkan Rp 100 miliar. Kita berharap dengan dana dan program yang terpadu, maka pulau-pulau tersebut bisa mandiri,” jelas Sjarief. 

Pengembangan ekonomi masyarakat di pulau kecil dan terluar menjadi salah satu prioritas KKP. Sebab, peran pulau kecil dan terluar amat penting bagi kesatuan NKRI.

Sjarief menjelaskan, Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, di mana sebanyak 13.466 di antaranya sudah bernama dan terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Dari pulau yang bernama dan terdaftar itu, sebanyak 92 diantaranya ada di kawasan perbatasan. “Sebanyak 31 pulau dari 92 itu berpenghuni,dan 61 pulau tidak berpenghuni,” sambung Sjarif.

Peran strategis  Peran strategis pulau, kata Sjarief ada tiga hal, yakni secara geografis, politis, dan ekonomis. Secara geografis, pulau berperan menentukan titik dasar perbatasan wilayah Indonesia. 

“Kalau sampai pulau-pulau itu tenggelam, kita akan kehilangan titik batas wilayah indonesia. Contoh, kalau Natuna tenggelam, batas wilayah kita akan bergeser. Indonesia punya kepentingan menjaga semua wilayah, menjaga pulau tadi untuk tetap eksis dari sisi geografis,” kata dia. 

Dari sisi politis, Sjarief menuturkan, masyarakat di pulau kecil dan terluar harus juga merasa menjadi bagian dari NKRI. Oleh karenanya, pemerintah harus memastikan mata uang yang digunakan, misalnya, adalah rupiah. 

Sementara itu dari sisi ekonomi, ekonomi masyarakat di pulau kecil dan terluar harus berinduk pada ekonomi Indonesia.

“Atas dasar itu Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) bertekad dalam Rencana Kerja 2015-2019, 92 pulau tadi diupayakan terisi program pemerintah, utamanya penguatan ekonomi masyarakat lokal,” ucap Sjarief. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News