KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan pemberantasan terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing secara nyata menyelamatkan keberlanjutan sumber daya dan ekonomi nasional. 

“Dari kurun waktu 2020-2025, sudah lebih dari Rp 13 triliun kerugian negara yang kita selamatkan dari illegal fishing,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resmi, Minggu (8/6).

Trenggono menyebutkan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh pelaku penangkapan ikan dari luar negeri, melainkan juga dalam negeri. Seperti alih muat ikan di tengah laut secara ilegal hingga pelanggaran wilayah penangkapan ikan. 

KB Bank Catatkan Laba Bersih Rp373 Miliar pada Semester I 2025

Padahal, kata Trenggono, sektor kelautan dan perikanan memainkan peran strategis. Baik dalam penyediaan pangan biru maupun dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis Ekonomi Biru.

Baca Juga: KKP Usulkan Tanggul Laut Raksasa Pakai Mangrove, Ini Alasannya!

Data KKP menyebutkan, rata-rata produksi perikanan tangkap pada tahun 2020-2024 mencapai 7,39 juta ton. Seharusnya dengan angka produksi tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa lebih besar tanpa praktik IUU fishing.

“Salah satu implementasi kebijakan ekonomi biru yang terus kita perjuangkan adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, di mana kebijakan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah serta memutus mata rantai praktik IUU Fishing,” ungkap Trenggono.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono menambahkan, peringatan International Day for the Fight Against IUU Fishing pada setiap 5 Juni adalah momen yang tepat untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Dia menyebut, tantangan illegal fishing kedepan tidak mudah. Terjadi over fishing dari negara tetangga dan laut Indonesia terbuka. 

"Memberantas IUU Fishing tidak bisa diselesaikan oleh KKP sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Itulah pentingnya sinergi dan kolaborasi,” ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News