KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar membangun harvest strategy yang mengembangkan sistem pengelolaan perikanan tuna sesuai dengan kondisi di Indonesia atau berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sebagai perwujudan program prioritas. Selain itu, dalam pengembangan harvest strategy, KKP menilai perikanan tuna di Indonesia perlu untuk mempertimbangkan indikator sosial dan ekonomi. Dalam arahannya, Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kusdiantoro, menerangkan bahwa tuna merupakan kelompok ikan dengan highly migratory fish stock yang praktik pengelolaannya harus berdasarkan resolusi Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), sehingga tindakan pengelolaannya dilakukan dengan penerapan harvest strategy.
Di samping itu, KKP dalam keterangan resminya menyebutkan bahwa tuna merupakan salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia dengan nilai ekspor pada tahun 2020 mencapai US$ 724 Juta dengan market share sebesar 5,33% dan menduduki peringkat ke-enam eksportir tuna dunia setelah Thailand, Tiongkok, Spanyol, Ekuador, dan Taiwan. Baca Juga: DJPT KKP Mencatat Rp 700 Miliar dari PNBP, Lampaui Capaian Tahun Lalu "Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT) berada di posisi kedua komoditas ekspor perikanan unggulan Indonesia setelah Udang, dengan volume ekspor mencapai 195,76 ribu ton pada tahun 2020 atau naik 6,32 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 184,13 ribu ton. Kontribusi komoditas tersebut sebesar 15,5 persen dari total volume ekspor hasil perikanan Indonesia," papar Kusdiantoro. Kusdiantoro menjelaskan, bahwa pengembangan harvest strategy perikanan tuna di Indonesia perlu mempertimbangkan indikator sosial dan ekonomi, mengingat berbagai aspek penting dari mata pencaharian atau usaha perikanan tangkap tuna sangat tergantung pada faktor sosial, serta lingkungan.
