PEKANBARU. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Pemerintah Provinsi Riau lebih akurat dalam mendata nelayan tradisional di daerah setempat untuk mendapatkan database kartu nelayan.

Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Rifky Effendi Hardjanto mengatakan, ini karena adanya sebaran kartu nelayan yang dinilai tidak tepat sasaran. Namun pihaknya percaya bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan setempat telah bekerja proaktif dalam melakukan pendataan.

"Satu dua tentu ada yang keliru pendataannya. Tapi perlu ditelusuri juga kadang-kadang kan nelayan tidaklah profesi single adakalanya tidak musim tangkap ikan dia beralih profesi. Nah ini kadang-kadang ada yang menilai tidak tepat sasaran, padahal bukan seperti itu," ujarnya, Jumat (24/3).

Ia memperkirakan pada 2017, penerima kartu nelayan di Provinsi Riau mencapai 2.000 orang. Diharapkannya nelayan tradisional dapat terbantu dengan adanya program pemerintah pusat yang diperuntukan bagi pemerintah daerah setempat.

"Kemudian program KKP lainnya kita bantu asuransi nelayan, alat tangkap ikan, infrastruktur, bisnis budaya, serta titik rantai dingin (es) yang penting untuk kesegaran ikan," klaimnya.

Pemprov Riau mempunyai catatan besar untuk menggarap potensi perikanan kelautan setempat. Apalagi kawasan pesisir yang dimiliki cukup luas dengan panjang garis pantai mencapai 2.079 kilometer namun belum sepenuhnya dimanfaatkan optimal. "Memetakan potensi perikanan, rill produksi sektor perikanan tangkap, budidaya laut, payau dan darat masih menjadi catatan," ujarnya pula.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini