JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu fokus memikirkan pos anggaran guna membantu nelayan mengganti alat tangkap yang merusak untuk mengatasi aktivitas penangkapan ikan yang cenderung mengganggu ekosistem laut. "Susun prioritas program di dalam APBN atau APBD memasukkan penggantian alat tangkap yang merusak ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Kamis. Selain itu, ujar dia, pemerintah baik KKP di tingkat pusat maupun pemerintah daerah juga dinilai perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai dampak alat tangkap ikan yang merusak. Sedangkan bersama-sama dengan masyarakat, lanjutnya, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan melalui kelompok masyarakat pengawas berkenaan dengan upaya sosialisasi tersebut.
KKP perlu anggaran penggantian alat tangkap ikan
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu fokus memikirkan pos anggaran guna membantu nelayan mengganti alat tangkap yang merusak untuk mengatasi aktivitas penangkapan ikan yang cenderung mengganggu ekosistem laut. "Susun prioritas program di dalam APBN atau APBD memasukkan penggantian alat tangkap yang merusak ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Kamis. Selain itu, ujar dia, pemerintah baik KKP di tingkat pusat maupun pemerintah daerah juga dinilai perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai dampak alat tangkap ikan yang merusak. Sedangkan bersama-sama dengan masyarakat, lanjutnya, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan melalui kelompok masyarakat pengawas berkenaan dengan upaya sosialisasi tersebut.