KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merancang strategi guna mendukung penerapan program pembangunan berbasis ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, KKP telah merancang lima program kerja berbasis ekonomi biru yang diyakini mampu menjawab tantangan global, khususnya terkait perubahan iklim yang dampaknya sudah terjadi di berbagai negara.

Trenggono memaparkan lima strategi ekonomi biru yang telah dirancang kementeriannya. Dua di antaranya berkaitan langsung dengan program karbon biru (blue carbon), yakni perluasan wilayah konservasi perairan laut meliputi mangrove, terumbu karang, dan lamun.

Kemudian melakukan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di Indonesia agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi. Penataan dilakukan dengan dukungan regulasi, peningkatan sinergi, hingga pengalokasian ruang untuk mempertahankan atau meningkatkan cadangan karbon biru.

Baca Juga: KKP Sebut Tak Ada Krisis Impor Komoditas Garam

"PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, telah menetapkan 15 lokasi sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang terkait dengan pengendalian lingkungan hidup berupa daerah cadangan karbon biru," papar dia dalam keterangan, Rabu (10/8).

Program ekonomi biru lainnya adalah penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, program Bulan Cinta Laut, serta pengembangan budidaya laut, pesisir, dan air tawar yang ramah lingkungan.

"Laut Indonesia merupakan rumah bagi sebagian besar terumbu karang dunia, lamun dan bakau yang mampu memulihkan setidaknya 17% karbon biru global," pungkasnya.

Lebih lanjut Menteri Trenggono menekankan pentingnya sinergi dalam mengimplementasikan program pembangunan berbasis ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Baca Juga: Strategi KKP & Kalikan.id Perluas Jaringan Pasar Ikan Hias Air Tawar

“Saya berharap adanya komitmen bersama dalam upaya pembangunan blue economy, dan blue carbon pada khususnya, antar pemangku kepentingan terkait. Sinergitas antar lembaga adalah kunci penting dalam keberhasilan program-program tersebut,” terang Menteri Tregono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli