JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan bisa meningkatkan produksi kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan. Dalam program strategis kelautan tahun 2015-2019, KKP menargetkan produksi bisa meningkat dua kali lipat atau menjadi sekitar 40 juta ton hingga 50 juta ton pada tahun 2019 nanti.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengatakan untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan melakukan pembangunan sebanyak 100 sentra perikanan terpadu. Selain itu, pihaknya juga akan memberantas pencurian ikan di sepanjang perairan Indonesia. 

"Pertama-tama kita akan memberantas illegal fishing dan menghentikan kapal-kapal ikan asing  yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia," ujar Susi di Gedung KKP, Rabu (11/3).

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

KKP juga akan konsentrasi dalam melakukan rehabilitasi kerusakan di pesisir dan perairan Indonesia akibat pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Susi bilang, pelarangan pemakaian alat tangkap seperti cantrang dan pukat harimau harus diberantas demi kelestarian perairan Indonesia.

Menurut Susi dalam 20 tahun terakhir ini, perairan Indonesia lebih banyak dimanfaatkan sama negara tetangga untuk menghidupi industri mereka ketimbang Indonesia sendiri. Hal itu terlihat dari fakta bahwa perairan Indonesia terpanjang kedua di dunia, tapi Indonesia hanya masuk dalam urutan kelima dalam soal ekspor produk perikanan di Asia Tenggara. 

Selain itu, sektor budidaya perikanan masih mengimpor sebanyak 70% pakan. Ke depan Susi menargetkan Indonesia bisa swadaya pakan. Ia juga menekan produsen pakan mengurangi harga pakan dalam tiga bulan berturut-turut mulai Maret 2015 sebesar Rp 3.000 per kg. Saat ini harga pakan sekitar Rp 9.000 per kg. Maka bila mengurangi penurunan sebesar Rp 3.000 maka harga pakan ikan tiga bulan mendatang turun menjadi RP 6.000 per kg.

Pemerintah juga akan mengeluarkan sejumlah kebijakan lainnya untuk mendorong tercapai target tersebut. Hal-hal yang akan dilakukan antara lain seperti penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) UU No.27 tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, RUU tentang perubahan kedua tas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan, RUU tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, RUU zona tambahan dan RUU tentang landas kontingen Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News