KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan revitalisasi 15.000 hektare (ha) tambak pasca bencana banjir di kawasan Aceh bisa rampung pada akhir tahun ini. Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha mengatakan, dalam tahap awal, seluas kurang lebih 5.200 hektare tambak ditargetkan operasional kembali paling lambat September 2026. Menurut Andy, pemulihan tidak berhenti pada perbaikan tambak yang rusak. Setelah rehabilitasi selesai, pemerintah langsung menyalurkan benih dan pakan agar petambak bisa segera memulai kembali aktivitas budidaya. Baca Juga: Seskab Teddy Beberkan Sejumlah Event Internasional yang Akan Digelar di Indonesia "Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya," ujar Andy dalam keterangan resminya, Minggu (26/7/2026). Hingga saat ini, seluas 694 hektare tambak telah kembali beroperasi melalui penebaran benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin. Pemerintah optimistis luasan tersebut akan terus bertambah seiring percepatan rehabilitasi di berbagai wilayah terdampak. Untuk mendukung percepatan pemulihan, KKP juga menyalurkan 12 unit excavator ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Delapan unit di antaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di sejumlah kabupaten di Aceh. Selain memperbaiki infrastruktur tambak, pemerintah juga memperkuat sektor perikanan tangkap dengan memberikan bantuan mesin kapal serta 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara. Andy mengungkapkan, berdasarkan teknologi tradisional plus yang dilakukan masyarakat saat ini, setiap hektare tambak yang dioperasionalkan kembali oleh masyarakat diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang per hektare dalam satu siklus budidaya. Dengan harga jual rata-rata Rp50 ribu per kilogram, potensi omzet mencapai sekitar Rp30 juta per hektare dalam 3 bulan. "Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari selesainya rehabilitasi, tetapi dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan," katanya. Percepatan rehabilitasi dilakukan melalui refokusing anggaran internal KKP agar masyarakat tidak perlu menunggu proses administrasi anggaran rehabilitasi yang masih berjalan. Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan diberikan tanpa dipungut biaya. Baca Juga: Transformasi Ekonomi Restoratif Butuh Dukungan Kebijakan Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid mengapresiasi langkah cepat KKP yang dinilai mampu mempercepat kebangkitan sektor budidaya di Aceh. Menurutnya, apabila hanya mengandalkan anggaran rehabilitasi yang masih dalam proses administrasi, pemulihan tambak berpotensi mengalami keterlambatan. “KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata TA Khalid. Di sisi lain, para petambak mulai merasakan manfaat program tersebut. Fazil, petambak asal Pidie Jaya, mengaku bantuan benih dan pakan menjadi modal penting untuk kembali menjalankan usaha setelah tambaknya terdampak bencana.
KKP Targetkan Revitalisasi 15.000 Ha Tambak Pasca Bencana Aceh Kelar di Akhir 2026
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan revitalisasi 15.000 hektare (ha) tambak pasca bencana banjir di kawasan Aceh bisa rampung pada akhir tahun ini. Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha mengatakan, dalam tahap awal, seluas kurang lebih 5.200 hektare tambak ditargetkan operasional kembali paling lambat September 2026. Menurut Andy, pemulihan tidak berhenti pada perbaikan tambak yang rusak. Setelah rehabilitasi selesai, pemerintah langsung menyalurkan benih dan pakan agar petambak bisa segera memulai kembali aktivitas budidaya. Baca Juga: Seskab Teddy Beberkan Sejumlah Event Internasional yang Akan Digelar di Indonesia "Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya," ujar Andy dalam keterangan resminya, Minggu (26/7/2026). Hingga saat ini, seluas 694 hektare tambak telah kembali beroperasi melalui penebaran benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin. Pemerintah optimistis luasan tersebut akan terus bertambah seiring percepatan rehabilitasi di berbagai wilayah terdampak. Untuk mendukung percepatan pemulihan, KKP juga menyalurkan 12 unit excavator ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Delapan unit di antaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di sejumlah kabupaten di Aceh. Selain memperbaiki infrastruktur tambak, pemerintah juga memperkuat sektor perikanan tangkap dengan memberikan bantuan mesin kapal serta 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara. Andy mengungkapkan, berdasarkan teknologi tradisional plus yang dilakukan masyarakat saat ini, setiap hektare tambak yang dioperasionalkan kembali oleh masyarakat diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang per hektare dalam satu siklus budidaya. Dengan harga jual rata-rata Rp50 ribu per kilogram, potensi omzet mencapai sekitar Rp30 juta per hektare dalam 3 bulan. "Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari selesainya rehabilitasi, tetapi dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan," katanya. Percepatan rehabilitasi dilakukan melalui refokusing anggaran internal KKP agar masyarakat tidak perlu menunggu proses administrasi anggaran rehabilitasi yang masih berjalan. Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan diberikan tanpa dipungut biaya. Baca Juga: Transformasi Ekonomi Restoratif Butuh Dukungan Kebijakan Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid mengapresiasi langkah cepat KKP yang dinilai mampu mempercepat kebangkitan sektor budidaya di Aceh. Menurutnya, apabila hanya mengandalkan anggaran rehabilitasi yang masih dalam proses administrasi, pemulihan tambak berpotensi mengalami keterlambatan. “KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata TA Khalid. Di sisi lain, para petambak mulai merasakan manfaat program tersebut. Fazil, petambak asal Pidie Jaya, mengaku bantuan benih dan pakan menjadi modal penting untuk kembali menjalankan usaha setelah tambaknya terdampak bencana.
TAG:
