JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah adanya isu pelarangan ekspor rumput laut mentah. Yang benar adalah KKP akan mengupayakan peningkatan produksi dan pengolahan rumput laut lokal untuk diekspor ke luar negeri. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia dengan total produksi rumput laut mencapai 10,2 juta ton harus bisa meningkatkan nilai tambah produk rumput laut di pasar global. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengatakan sejauh ini pemerintah belum memiliki rencana membatasi atau pun melarang ekspor rumput laut mentah. Setidaknya pada tahun 2015. "Sejauh ini belum ada rencana lain. Pemerintah bercita cita untuk refinery di dalam negeri. Tapi pasti tidak tahun ini," ujar Susi kepada KONTAN, Sabtu (11/4). Untuk meningkatkan pengolahan rumput laut dalam negeri, pemerintah berkomitmen memperkuat industri pengolahan rumput laut nasional. Selain untuk meningkatkan nilai tambah produk, kebijakan itu juga meningkatkan kemandirian dan menjunjung kedaulatan bangsa.
KKP tepis soal larangan ekspor rumput laut mentah
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah adanya isu pelarangan ekspor rumput laut mentah. Yang benar adalah KKP akan mengupayakan peningkatan produksi dan pengolahan rumput laut lokal untuk diekspor ke luar negeri. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia dengan total produksi rumput laut mencapai 10,2 juta ton harus bisa meningkatkan nilai tambah produk rumput laut di pasar global. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengatakan sejauh ini pemerintah belum memiliki rencana membatasi atau pun melarang ekspor rumput laut mentah. Setidaknya pada tahun 2015. "Sejauh ini belum ada rencana lain. Pemerintah bercita cita untuk refinery di dalam negeri. Tapi pasti tidak tahun ini," ujar Susi kepada KONTAN, Sabtu (11/4). Untuk meningkatkan pengolahan rumput laut dalam negeri, pemerintah berkomitmen memperkuat industri pengolahan rumput laut nasional. Selain untuk meningkatkan nilai tambah produk, kebijakan itu juga meningkatkan kemandirian dan menjunjung kedaulatan bangsa.