KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan lonjakan tajam sepanjang awal 2025. Hingga April, tercatat sebanyak 52.850 kasus klaim JKP, meningkat 150% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai lonjakan ini merupakan konsekuensi logis dari dua faktor utama: meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bertambahnya nilai manfaat yang diberikan kepada peserta.

“Kalau dari sisi nilai klaim memang pasti naik. Jumlah PHK meningkat, dan nilai manfaat JKP juga ditingkatkan,” kata Timboel kepada Kontan, Selasa (10/6).

Semakin Inovatif, BPJS Kesehatan Terima Anugerah Bakti Nusantara dari Nusantara TV

Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada 23 April 2025, jumlah pekerja yang terkena PHK sudah mencapai 24.036 orang dan meningkat menjadi sekitar 26.000 orang pada Mei.

Baca Juga: Arus PHK Belum Reda, Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Naik 150% hingga April 2025

Selain kenaikan jumlah PHK, Timbole menilai perubahan kebijakan pada skema manfaat JKP turut mendorong lonjakan nilai klaim. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 menaikkan besaran bantuan uang tunai dari semula 45% untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan kedua menjadi 60% secara flat selama 6 bulan. Selain itu, biaya pelatihan kerja yang semula Rp 1 juta kini menjadi Rp 2,4 juta per peserta.

“Rasio klaim pasti akan meningkat, karena rasio klaim dihitung dari total nilai manfaat atau klaim yang dibayarkan dibagi dengan total iuran yang diterima. Sementara itu, iuran dari JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) masih terus disetor, tetapi iuran dari JKM (Jaminan Kematian) sudah dihentikan karena direkomposisi untuk mendanai program JKP. Artinya, dari sisi penerimaan iuran terjadi penurunan, sementara dari sisi pengeluaran manfaat justru meningkat,” jelas Timboel.

Baca Juga: Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan Capai 39,7 Juta Pekerja per April 2025

Meski demikian, BPJS Watch menilai kondisi keuangan program JKP masih cukup sehat. Dana kelolaan program ini mencapai Rp 15,46 triliun per April 2025, sementara nilai klaim yang dibayarkan masih berada di kisaran miliaran rupiah.

“Kalau kita lihat dari sisi kekuatan dana, masih aman. Rasio klaimnya juga masih terkendali. Pemerintah juga tetap memberikan kontribusi iuran sebesar 0,22%, ditambah 0,14% dari JKK,” ujar Timboel.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Bayarkan Klaim Rp 19,93 Triliun hingga April 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News