JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperpanjang kesempatan dengar pendapat atau masukan dari berbagai pihak terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

"Saya bilang ke Pak Dirjen, ok supaya puas dan supaya masukan baik dan banyak, buka lagi satu bulan (untuk mendengarkan pendapat/masukan dari masyarakat soal amdal Kereta Cepat Jakarta-Bandung)," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di Bandung, Kamis.

Ditemui disela-sela acara Groundbreaking Proyek Kereta Cepat serta Pengembangan Sentra Ekonomi Koridor Jakarta-Bandung di Perkebunan Teh Walini, Kabupaten Bandung Barat, ia menuturkan, pihaknya membuka waktu satu bulan yakni dari tanggal 20 Januari hingga 20 Februari untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait amdal kereta cepat tersebut.

Lebih Hemat! Cukup Bayar Rp 95.000 untuk Akses Konten Premium

"Buka lagi satu bulan sejak tanggal 20 kemarin. Kami dengerkan lagi semua masukan. Lalu kami masukkan ke rencana kerja dan pemantauan. Tapi lagi-lagi harus dibedakan antara rel kereta dengan kota-kota pertumbuhan. Seperti tadi dibilang ada di Jatiluhur, ada di Walini dan di Tegalluar," kata Siti.

Siti mengaku, selama ini kementeriannya telah mengakomodir segala masukan atau pendapat dari masyarakat terkait amdal Kereta Cepat Jakarta-Bandung selama masa sosialisasi yang diadakan di sejumlah kab/kota sejak tanggal 20-23 Desember 2015.

"Nah, hal-hal yang dipersoalkan itu tadi, itu semua sudah diakomodir, amdal itu sebenarnya satu paket terdiri dari analisa dampak lingkungan, rencana pemantauannya rencana kerja pengelolaan. Itu satu paket semua catatan tadi masuk ke rencana kerja, seperti kekhawatiran soal longsor itu masuk, kalau itu menjaga longsor maka dibuat solusinya apa. Istilahnya mitigasinya disiapkan," kata dia.

Pihaknya juga membantah pendapat sejumlah pihak yang menyatakan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung terlalu dipaksakan.

"Oh tidak, tidak. No no, enggak dipaksakan itu," kata dia.

Siti menambahkan, pada 21 Desember pihaknya melakukan sosialisasi amdal Kereta Cepat Jakarta-Bandung di DKI Jakarta dan Bekasi, lalu tanggal 22 Desember di Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

"Kemudian tanggal 23 Desember di Purwakarta dan Karawang. Jadi masyarakat sudah terinformasikan," kata dia.

Selanjutnya, pada 13 Januari 2016 seluruh dokumen administrasi sudah dinyatakan lengkap dan masuk kepada pihaknya sehingga publik bisa memberikan masukan dan lain-lain terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Lalu pada tanggal 18 Januari ada rapat teknis amdal, di dlm rapat ini sangat banyak masukan. Itulah yg keluar dari berbagai media masukan itu sudah diakomodasikan, kemudian tanggal 19 Januari-nya rapat komisi amdal. Saya sampai tanggal 20 kemarin pagi masih rapat dengan pak dirjen dan saya komunikasi dengan beberapa menteri," tutup Siti. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News