KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengebut penyelesaian perubahan fungsi lahan di sejumlah titik Kepulauan Riau. Menteri KLHK, Siti Nurbaya menyatakan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memberikan izin perubahan fungsi hutan lindung. "Diminta diubah ke hutan yang bisa dipakai atau diproduksi, jadi ada yang bisa langsung dipakai masyarakat," ujar Siti, Selasa (6/3). Ia menyebut Pemerintah Provinsi Riau meminta alih fungsi 9.500 hektare lahan di Pulau Batam dan Pulau Rempang. Tapi Siti bilang, saat ini dalam pembahasan persetujuan perizinan dengan DPR, baru disetujui secara lisan sebesar 2.130 hektare. Maka itu, dia belum bisa menargetkan waktu penyelesaian izin alih fungsi tersebut. "Tergantung persetujuannya, kita lagi bahas terus dengan dewan," kata dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
KLHK kebut izin alih fungsi hutan di Batam
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengebut penyelesaian perubahan fungsi lahan di sejumlah titik Kepulauan Riau. Menteri KLHK, Siti Nurbaya menyatakan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memberikan izin perubahan fungsi hutan lindung. "Diminta diubah ke hutan yang bisa dipakai atau diproduksi, jadi ada yang bisa langsung dipakai masyarakat," ujar Siti, Selasa (6/3). Ia menyebut Pemerintah Provinsi Riau meminta alih fungsi 9.500 hektare lahan di Pulau Batam dan Pulau Rempang. Tapi Siti bilang, saat ini dalam pembahasan persetujuan perizinan dengan DPR, baru disetujui secara lisan sebesar 2.130 hektare. Maka itu, dia belum bisa menargetkan waktu penyelesaian izin alih fungsi tersebut. "Tergantung persetujuannya, kita lagi bahas terus dengan dewan," kata dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News