KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim penanganan limbah abu batubara Fly Ash, Bottom Ash (FABA) tetap memerhatikan perlindungan lingkungan.

Pasalnya, FABA yang dinyatakan bukan sebagai limbah non B3 terbatas hanya pada proses pembakaran batubara di luar fasilitas stoker boiler dan/atau tungku industri. Salah satu yang dicontohkan adalah FABA dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan sistem pembakaran pulverized coal (PC) atau chain grate stoker.

"Kalau industri yang menggunakan fasilitas stoker boiler dan atau tungku industri, limbah batubaranya atau fly ash dan bottom ash masih menjadi limbah B3," ujar Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati dalam konferensi pers, Jumat (12/3).

Pembakaran batubara di kegiatan PLTU disebut dilakukan pada temperatur tinggi. Sehingga kandungan unburnt carbon di dalam FABA menjadi minimum dan lebih stabil saat disimpan.

Baca Juga: Soroti program cofiring biomassa untuk PLTU batubara PLN, begini catatan IEEFA

Hal ini yang menyebabkan FABA dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, substitusi semen, jalan, tambang bawah tanah, serta restorasi tambang. Sementara dalam pembakaran batubara pada temperatur rendah, kemungkinan terdapat unburnt carbon di dalam FABA masih tinggi.

Hal itu mengindikasikan pembakaran yang kurang sempurna. Pembakaran pada tungku industri juga disebut relatif tidak stabil saat disimpan, sehingga masih dikategorikan sebagai limbah B3.

Vivien bilang penghasil FABA non B3 tetap harus memenuhi standar dan persyaratan teknis dalam persetujuan dokumen lingkungan. Walaupun telah dinyatakan sebagai Limbah non B3.

"Pengelolaan limbah non B3 persyaratan dan standar pengelolaannya tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan," terang Vivien.

Negara lain seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat disebut juga menetapkan FABA dari PLTU juga sebagai limbah non B3. Tatacara dan standar pengelola-anya juga sama dengan tata cara dan standar pengelolaan yang diterapkan di Indonesia.

Baca Juga: ESDM dan KLH kaji aturan yang hambat investasi

Editor: Noverius Laoli