KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyambut baik wacana pemerintah yang menargetkan peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari posisi 103 menjadi 120 pada tahun 2027. Kendati mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan nelayan, KNTI menilai target tersebut sangat ambisius sehingga memerlukan penopang berupa peta jalan pencapaian yang jelas dan terukur. Sekretaris Jenderal KNTI, Niko Amrullah menyatakan, pemerintah perlu menjelaskan strategi peningkatan harga jual yang diterima nelayan, sekaligus mengendalikan biaya operasional dan kebutuhan rumah tangga di wilayah pesisir. Baca Juga: Multivision (RAAM) Realisasikan Capex Rp 8,4 Miliar, Mayoritas untuk Ekspansi Bioskop "Target tersebut sangat ambisius sehingga pemerintah perlu menjelaskan peta jalan pencapaiannya, termasuk bagaimana meningkatkan harga yang diterima nelayan sekaligus mengendalikan biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (21/10/2026). Menilik kondisi pendapatan nelayan saat ini, Niko mengingatkan dorongan peningkatan produksi atau hasil tangkapan tidak serta-merta menjamin perbaikan angka NTN maupun pendapatan nelayan. "Peningkatan produksi ikan belum otomatis meningkatkan NTN. Penambahan hasil tangkapan perlu diikuti kepastian penyerapan pasar dan harga yang layak agar nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar," tegasnya. Ia menilai publik perlu melihat keterkaitan yang jelas antara program kerja pemerintah dengan target angka yang dicanangkan. Menurutnya, ada beberapa poin krusial yang harus diperjelas oleh pemerintah ke publik. "Pertanyaan pentingnya adalah berapa besar harga jual ikan di tingkat nelayan akan membaik, bagaimana biaya melaut dapat ditekan, dan seberapa banyak nelayan yang akan memperoleh manfaat. Dengan penjelasan tersebut, publik dapat melihat hubungan antara program yang dijalankan dan target yang ingin dicapai," lanjutnya. Guna mendongkrak harga jual hasil tangkapan sekaligus menekan biaya operasional melaut, KNTI mendorong penanganan secara terintegrasi melalui koordinasi berbagai stakeholder di tingkat pusat dan daerah. "Kami menekankan pentingnya kerja lintas kementerian dan pemerintah daerah, terutama untuk memastikan akses BBM bersubsidi sesuai ketentuan, ketersediaan es dengan harga terjangkau, serta pengendalian harga kebutuhan pokok di wilayah pesisir," papar Niko. Ia menegaskan, muara dari seluruh kebijakan dan target peningkatan NTN tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan di lapangan. "Bagi keluarga nelayan, keberhasilan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari: harga ikan lebih layak, biaya melaut lebih terjangkau, pendapatan lebih pasti, dan kebutuhan keluarga semakin terpenuhi," pungkasnya. Baca Juga: Kemenperin Targetkan Kepastian Insentif Otomotif Rampung Tahun Ini
KNTI Soroti Tantangan Pemerintah dalam Mengejar Target NTN 120 pada 2027
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyambut baik wacana pemerintah yang menargetkan peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari posisi 103 menjadi 120 pada tahun 2027. Kendati mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan nelayan, KNTI menilai target tersebut sangat ambisius sehingga memerlukan penopang berupa peta jalan pencapaian yang jelas dan terukur. Sekretaris Jenderal KNTI, Niko Amrullah menyatakan, pemerintah perlu menjelaskan strategi peningkatan harga jual yang diterima nelayan, sekaligus mengendalikan biaya operasional dan kebutuhan rumah tangga di wilayah pesisir. Baca Juga: Multivision (RAAM) Realisasikan Capex Rp 8,4 Miliar, Mayoritas untuk Ekspansi Bioskop "Target tersebut sangat ambisius sehingga pemerintah perlu menjelaskan peta jalan pencapaiannya, termasuk bagaimana meningkatkan harga yang diterima nelayan sekaligus mengendalikan biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (21/10/2026). Menilik kondisi pendapatan nelayan saat ini, Niko mengingatkan dorongan peningkatan produksi atau hasil tangkapan tidak serta-merta menjamin perbaikan angka NTN maupun pendapatan nelayan. "Peningkatan produksi ikan belum otomatis meningkatkan NTN. Penambahan hasil tangkapan perlu diikuti kepastian penyerapan pasar dan harga yang layak agar nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar," tegasnya. Ia menilai publik perlu melihat keterkaitan yang jelas antara program kerja pemerintah dengan target angka yang dicanangkan. Menurutnya, ada beberapa poin krusial yang harus diperjelas oleh pemerintah ke publik. "Pertanyaan pentingnya adalah berapa besar harga jual ikan di tingkat nelayan akan membaik, bagaimana biaya melaut dapat ditekan, dan seberapa banyak nelayan yang akan memperoleh manfaat. Dengan penjelasan tersebut, publik dapat melihat hubungan antara program yang dijalankan dan target yang ingin dicapai," lanjutnya. Guna mendongkrak harga jual hasil tangkapan sekaligus menekan biaya operasional melaut, KNTI mendorong penanganan secara terintegrasi melalui koordinasi berbagai stakeholder di tingkat pusat dan daerah. "Kami menekankan pentingnya kerja lintas kementerian dan pemerintah daerah, terutama untuk memastikan akses BBM bersubsidi sesuai ketentuan, ketersediaan es dengan harga terjangkau, serta pengendalian harga kebutuhan pokok di wilayah pesisir," papar Niko. Ia menegaskan, muara dari seluruh kebijakan dan target peningkatan NTN tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan di lapangan. "Bagi keluarga nelayan, keberhasilan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari: harga ikan lebih layak, biaya melaut lebih terjangkau, pendapatan lebih pasti, dan kebutuhan keluarga semakin terpenuhi," pungkasnya. Baca Juga: Kemenperin Targetkan Kepastian Insentif Otomotif Rampung Tahun Ini
TAG:
