KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menghadapi ujian serius setelah dua negara bagian memutuskan menggelar pemilihan umum (pemilu) dini. Langkah ini memicu spekulasi bahwa pemilu nasional juga bisa dipercepat.

Dua mitra koalisi nasional Anwar yang memimpin pemerintahan di Negeri Sembilan dan Johor telah dibubarkan pada Jumat dan Senin. Sementara itu, pemilu di kedua wilayah tersebut akan digelar dalam waktu 60 hari ke depan.

Meski pemilihan tingkat negara bagian ini tidak secara langsung memengaruhi mayoritas Anwar di parlemen nasional, hasil yang buruk dapat melemahkan posisi koalisinya menjelang pemilu nasional yang dijadwalkan paling lambat pada awal 2028. Anwar sendiri bulan lalu menyatakan akan mempertimbangkan pemilu lebih awal jika perpecahan internal dalam pemerintahannya terus melebar.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Malaysia Melarang Anak di Bawah 16 Tahun Mendaftar Akun Media Sosial

Kantor Perdana Menteri Anwar belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar pada Jumat.

Sejauh ini, koalisi yang dipimpin Anwar yang terdiri dari blok Pakatan Harapan, rival lama Barisan Nasional, serta sejumlah partai kecil dilaporkan mengalami perbedaan pandangan, terutama terkait isu etnis dan agama di negara multiras dan mayoritas Muslim tersebut. Di sisi lain, sekutu progresif Anwar juga disebut kecewa dengan lambatnya proses reformasi pemerintahan.

Tekanan juga datang dari partai United Malays National Organisation (UMNO), yang merupakan bagian dari Barisan Nasional, terkait dorongan pemberian pengampunan kerajaan untuk mantan perdana menteri sekaligus pemimpin UMNO, Najib Razak, yang dipenjara pada 2022 terkait skandal multibiliar dolar 1MDB.

Saat ini, Pakatan Harapan memerintah di Negeri Sembilan yang sejatinya baru dijadwalkan menggelar pemilu pada akhir 2028 sementara Barisan Nasional memimpin Johor, yang seharusnya baru menggelar pemilu tahun depan.

Ketegangan dalam koalisi semakin terlihat setelah Barisan Nasional menyatakan akan mengikuti pemilu Johor secara independen tanpa dukungan Pakatan Harapan. Sementara itu, di Negeri Sembilan, Pakatan Harapan akan bertarung di seluruh 36 kursi setelah memenangkan 17 kursi pada pemilu sebelumnya.

Selain itu, dua negara bagian lain, Malaka dan Sarawak, juga dijadwalkan menggelar pemilu dalam beberapa bulan ke depan. Komisi Pemilihan Umum Malaysia (EC) menyatakan bahwa pemilu nasional yang lebih awal dapat memungkinkan pemilu negara bagian digelar bersamaan, sehingga menghemat biaya.

Baca Juga: Perdana Menteri Malaysia Anwar di Bawah Tekanan Setelah Banyak Kader Membelot