KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akan melakukan Revisi Undang- Undang (RUU) KUHP terus menuai kontra dari berbagai kalangan. Kali ini, LBH Pers, AJI Indonesia, AJI Jakarta, SAFENET, Remotivi, MAPPI yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers, mengajukan sejumlah tuntutan mencabut sejumlah rancangan pasal aturan tersebut. Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Gading Yonggar Ditya menjelaskan pada rumusan RUU KUHP terdapat banyak rumusan diksi yang rigid. Utamanya terkait dengan frase penghinaan presiden yang multi tafsir, tak hanya itu, menurutnya aturan pasal penghinaan presiden telah dibatalkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers menolak RUU KUHP
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akan melakukan Revisi Undang- Undang (RUU) KUHP terus menuai kontra dari berbagai kalangan. Kali ini, LBH Pers, AJI Indonesia, AJI Jakarta, SAFENET, Remotivi, MAPPI yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers, mengajukan sejumlah tuntutan mencabut sejumlah rancangan pasal aturan tersebut. Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Gading Yonggar Ditya menjelaskan pada rumusan RUU KUHP terdapat banyak rumusan diksi yang rigid. Utamanya terkait dengan frase penghinaan presiden yang multi tafsir, tak hanya itu, menurutnya aturan pasal penghinaan presiden telah dibatalkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.