JAKARTA. Koalisi LSM yang terdiri dari WALHI, WWF, ICW dan lainnya, menemukan sejumlah kelemahan dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Baik soal regulasi, unit kelola pengusahaan hutan, bahkan lembaga sertifikasi yang diakreditasi pemerintah. Kelemahan yang ditemukan antara lain seperti kurangnya transparasi dalam proses audit, masalah pelanggaran HAM atau konflik lahan, juga praktik korup dalam proses perizinan. “Sertifikat tersebut tidak menjamin produk kayu yang diekspor legal, karena ditemukan banyak perusahaan yang tak menjalankan peraturan dengan baik,” ujar Zenzi Suhadi, Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar WALHI, di Jakarta, Selasa (18/3).
Koalisi LSM temukan kelemahan SVLK kayu
JAKARTA. Koalisi LSM yang terdiri dari WALHI, WWF, ICW dan lainnya, menemukan sejumlah kelemahan dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Baik soal regulasi, unit kelola pengusahaan hutan, bahkan lembaga sertifikasi yang diakreditasi pemerintah. Kelemahan yang ditemukan antara lain seperti kurangnya transparasi dalam proses audit, masalah pelanggaran HAM atau konflik lahan, juga praktik korup dalam proses perizinan. “Sertifikat tersebut tidak menjamin produk kayu yang diekspor legal, karena ditemukan banyak perusahaan yang tak menjalankan peraturan dengan baik,” ujar Zenzi Suhadi, Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar WALHI, di Jakarta, Selasa (18/3).