KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penipuan perbankan semakin sulit ditangani karena pelaku menggunakan rekening penampung dana (
mule account) yang tersebar di berbagai bank. Di sisi lain, pertukaran informasi antarbank terkendala aturan kerahasiaan bank dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme berbagi informasi yang aman dan terbatas agar bank dapat mendeteksi serta mencegah penipuan lebih cepat tanpa mengorbankan privasi nasabah. Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 702.342 laporan penipuan sejak 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Sebanyak 1.372.483 rekening telah dilaporkan dan diperiksa, atau hampir dua rekening untuk setiap kasus penipuan.
Melalui kolaborasi lintas institusi, sebanyak 702.833 rekening berhasil diblokir dan dana korban senilai Rp 811,1 miliar berhasil ditahan. Sebanyak Rp 207,16 miliar di antaranya telah dikembalikan kepada korban. Proses penelusuran dana ini melibatkan rekening di 24 bank.
Baca Juga: Cegah Penipuan Lewat Telepon, BCA Hadirkan Fitur Pop-Up di Aplikasi Data itu menunjukkan bahwa Koordinasi antarbank penting untuk menangani penipuan, tetapi perpindahan dana yang cepat kerap menghambat pemblokiran rekening pelaku. Menurut CEO Nawadata, Johan Peterson, bank perlu memiliki cara untuk mendeteksi hubungan antar rekening dan pola transaksi mencurigakan yang melibatkan lebih dari satu bank. "Pelaku penipuan tidak hanya menggunakan rekening di satu bank. Karena itu, pencegahannya juga membutuhkan kerja sama antarbank. Bank perlu saling berbagi informasi terkait risiko penipuan, tetapi tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah," ujar Johan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026). Membangun basis data terpusat yang menggabungkan informasi dari berbagai bank dapat menjadi solusi untuk mendeteksi penipuan. Namun, Johan menilai, pendekatan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti kerahasiaan perbankan, kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta risiko kebocoran data yang terpusat pada satu sistem.
Baca Juga: Jika Ada Kasus Penipuan di Bank, Ini yang Dilakukan OJK Survei KPMG pada Februari 2025 terhadap 48 bank di 16 negara menunjukkan bahwa 79% bank yang memiliki akses ke data konsorsium rekening penampung dana hasil kejahatan menilai metode ini paling efektif untuk mendeteksi penipuan. Temuan tersebut menunjukkan manfaat kerja sama antarbank, meskipun perlindungan data masih menjadi kendala. Sejumlah negara mulai menerapkan model berbagi informasi yang berbeda. Hong Kong memberikan dasar hukum bagi bank untuk berbagi informasi secara sukarela melalui perubahan Banking (Amendment) Ordinance 2025. Singapura mengembangkan COSMIC, platform yang memungkinkan bank bertukar informasi risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sementara itu, Bank for International Settlements (BIS) bersama Bank of England mengembangkan Project Hertha untuk menguji analisis sistem pembayaran dengan menggunakan data seminimal mungkin. Hasil pengujian menggunakan data simulasi menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan identifikasi rekening ilegal sebesar 12%. Menurut Johan, Indonesia dapat memperkuat kerja sama antarbank tanpa harus mengumpulkan seluruh data nasabah dalam satu sistem. Caranya, dengan mengoptimalkan IASC dan National Fraud Portal sebagai sarana berbagi informasi rekening serta transaksi mencurigakan. Dari sisi regulasi, POJK No. 44/2024 Pasal 23 telah membuka ruang bagi bank untuk berbagi informasi dalam penanganan tindak pidana keuangan. Namun, diperlukan keseragaman format data, integrasi sistem, dan kepastian perlindungan hukum bagi bank yang berbagi informasi dengan iktikad baik.
Baca Juga: BRI Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan Investasi Berimbal Hasil Tinggi Pertukaran informasi juga cukup difokuskan pada tanda-tanda transaksi mencurigakan, bukan seluruh profil nasabah. Identitas pemilik rekening dapat disamarkan menggunakan instrumen seperti
Payment ID dari Bank Indonesia. Selain itu, teknologi seperti
federated learning dan
privacy-enhancing technologies (PETs) dapat diuji untuk mendukung analisis lintas bank tanpa memusatkan seluruh data nasabah. Dengan demikian, kolaborasi dapat diperkuat secara bertahap dengan tetap menjaga privasi dan keamanan data. Pertukaran informasi antarbank harus disertai mekanisme verifikasi dan pengajuan keberatan untuk mencegah nasabah yang tidak bersalah terkena pemblokiran. Menurut Johan, keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kepercayaan, kesepakatan standar informasi, dan kejelasan tanggung jawab hukum. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News