KONTAN.CO.ID - Bursa Komoditi ICDX, CarbonEthics (CE), dan Ikatan Alumni Britania Raya (IABA) telah menyelenggarakan Warkop Karbon Indonesia pertama, sebuah forum diskusi high-level secara luring di Jakarta kemarin (29/5), untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan industri/pasar karbon di Indonesia baik itu pemerintah, pelaku usaha, ataupun organisasi masyarakat mengenai perkembangan terkini kebijakan karbon dan potensi-potensi kolaborasi multi-pihak.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bapak Alue Dohong yang juga didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Ibu Laksmi Dhewanti (daring melalui zoom) dan juga Bapak Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Dirjen PPI KLHK.

Selain itu, turut hadir dalam diskusi ini Ibu Endah Tri Kurniawaty, Direktur Penghimpunan Dana dan Pembangunan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta Bapak Andreas A. Hutahaean dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kemudian, perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK, World Bank, serta perwakilan organisasi masyarakat, dan project developer/pelaku usaha/pebisnis yang tertarik dengan isu karbon Indonesia.

“Berhubung kita baru pertama kali ingin melakukan perdagangan karbon, ada knowledge gap,” kata Wakil Mentri KLHK, Bapak Alue Dohong dalam pidato sambutannya. Untuk mempersiapkan perdagangan karbon tersebut, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Ibu Laksmi Dhewanti, KLHK sedang menyiapkan infrastruktur sistem-sistem pendukung agar perdagangan karbon dapat dilakukan melalui bursa karbon.

Warkop Karbon Indonesia terdiri dari dua sesi yang memiliki topik berbeda, dimana sesi pertama fokus membahas kontribusi sosial proyek karbon dan konservasi untuk menjadi acuan terciptanya karbon kredit yang berkualitas tinggi. Kemudian, di sesi kedua berfokus pada visi perdagangan pasar karbon yang holistik, berintegritas dan transparan.

Kedua sesi tersebut sama-sama mendukung penguatan efektivitas dan keberlanjutan pasar karbon di Indonesia dengan memunculkan mutual understanding oleh semua pihak sebelum kick-start pasar tersebut dimulai.

Sesi pertama diskusi tersebut berhasil membahas beberapa pokok penting, seperti pentingnya perhitungan kontribusi atau dampak sosial proyek karbon bagi masyarakat sebagai driver utama dalam jangka panjang. Hal ini harus terefleksikan dalam harga karbon yang pada realitasnya memiliki biaya yang mahal, tidak cukup dengan USD5 apabila ingin mendorong pemenuhan mekanisme safe-guarding sosial. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan benefits-sharing bagi masyarakat yang sekarang masih rendah dibandingkan biaya transaksi dari monitoring, reporting, dan verification (MRV).

Sedangkan dalam sesi kedua berhasil membahas beberapa poin-poin penting seperti penguatan infrastruktur perdagangan karbon baik domestik ataupun internasional, yang erat juga dengan aspek otorisasi dari kredit yang didapatkan dari sistem registri nasional (SRN PPI).

Hal tersebut akan semakin lebih jelas ketika peraturan dan peta jalan perdagangan pasar karbon nasional dapat diterbitkan secepatnya. Beberapa potensi kolaborasi dalam sesi kedua seperti: 1) percepatan roadmap perdagangan karbon dengan audiensi publik, 2) memastikan SRN dapat mengurangi biaya MRV dari proyek karbon di Indonesia ketika proses integrasi terjadi secara utuh - easy and affordable verifiers, 3) komitmen swasta memastikan supply projek karbon berkualitas tinggi, terkhusus karbon biru dari pesisir, 4) mendorong transformasi  marketplace yang berfokus pada Voluntary Carbon Market dan terkoneksi ke sistem SRN yang bersifat compliance agar terkontrol. Hal ini semua indikasi komitmen membangun infrastruktur perdagangan yang seimbang antar pemangku kepentingan.

Menanggapi hal tersebut, Head of Strategic Development ICDX, Zulfal Faradis mengatakan bahwa, “ICDX sangat mendukung masukan pemerintah terkait  transformasi  marketplace yang berfokus pada Voluntary Carbon Market dan terkoneksi ke sistem SRN yang bersifat compliance. ICDX yang telah memiliki infrastrukur pasar dalam memfasilitasi perdagangan komoditas, juga siap bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan pasar karbon yang comply terhadap aturan dan wewenang pemerintah.”

Tentang Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), juga dikenal sebagai Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) adalah bursa komoditi dan derivatif yang berbasis di Indonesia. Visi ICDX menjadi bursa pasar global yang meningkatkan kesejahteraan nasional, dengan misi menjadi tolok ukur penetapan harga komoditi dunia melalui produk-produk primer Indonesia. ICDX adalah Bursa yang didukung oleh anggotanya yang terdiri dari pialang dan pedagang yang teregulasi oleh BAPPEBTI. Anggota ICDX memfasilitasi layanan transaksi nasabah yang mencakup kontrak perdagangan berjangka komoditi ICDX. Perdagangan di ICDX akan diselesaikan, dijamin, dan dikliring oleh Indonesia Clearing House.

Baca Juga: ICDX: Harga Komoditas Energi Diproyeksikan Menguat pada Kuartal II-2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti