KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas riset masih menjadi tantangan Indonesia dalam memperkuat daya saing global. Salah satu upaya, memperluas kerja sama perguruan tinggi dengan mitra internasional melalui program joint degree dan joint research.

Kedua skema tersebut dapat membuka akses mahasiswa, dosen, dan peneliti terhadap pengalaman akademik serta jejaring internasional, sekaligus mendorong pengembangan riset yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ojat Darojat mengatakan, pengembangan talenta tidak cukup berhenti pada pendidikan dan peningkatan kompetensi. Ekosistem yang dibangun juga perlu mendorong talenta untuk berkontribusi bagi Indonesia.

“Pengembangan talenta tidak hanya berkaitan dengan talent development, tapi bagaimana talenta yang telah dikembangkan dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” ujar Ojat, dalam keterangannya, Kamis (27/8).

Baca Juga: Banggar DPR Sentil Menkeu Purbaya, Banyak Typo Angka di RAPBN 2027

Survei Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan, sebanyak 89,7% institusi responden telah memiliki unit atau tim khusus yang menangani kerja sama internasional.

Namun, baru 21,1% institusi yang menyatakan program kerja samanya telah berjalan penuh. Sejumlah hambatan masih dihadapi, mulai dari perbedaan standar akademik antarnegara yang disebut 68,4% responden hingga keterbatasan SDM sebesar 53,2%.

Biaya juga menjadi kendala. Sebanyak 69% responden menyebut keterbatasan biaya sebagai hambatan mobilitas internasional. Padahal, 96,4% responden meyakini program dual degree atau joint degree mampu meningkatkan reputasi dan daya saing internasional perguruan tinggi.

Perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdiktisaintek, Fajar Priyautama mengatakan, pemerintah telah menyederhanakan sejumlah regulasi untuk mempermudah kerja sama pendidikan internasional.

“Dalam aspek kurikulum, Kemdiktisaintek juga telah memfasilitasi rekognisi kredit bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah di perguruan tinggi mitra di luar negeri,” terang Fajar.

Meski demikian, pemerintah belum memiliki skema pendanaan khusus untuk joint degree. Program tersebut masih mengandalkan pembiayaan dari perguruan tinggi dan mahasiswa.

Dari sisi riset, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Edy Giri Rachman Putra mengatakan, BRIN tengah mengembangkan talent pool serta platform kolaborasi atau konsorsium riset untuk memperkuat kapasitas riset dan inovasi nasional.

Sejumlah skema kerja sama pendanaan, termasuk dengan LPDP, juga dikembangkan. Direktur Fasilitasi Riset LPDP Ayom Widipaminto menilai, ketersediaan anggaran perlu diikuti mekanisme pendanaan yang dapat menjangkau kebutuhan riset kolaboratif secara lebih efektif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News