KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia, melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan bantuan Kerjasama dari sektor swasta, yang diharap bisa menjangkau lebih banyak anak-anak serta kelompok yang rentan di serluruh wilayah. Pemerintah terus mendorong berbagai program utama yang tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Salah satu program yang menjadi fokus utama adalah peningkatan gizi dan pemerataan akses pangan, yang diharap bisa menjawab persoalan ketahanan pangan nasional. Per 22 Juni 2025, program MBG sudah memberikan manfaat kepada 5,2 juta orang penerima. “Untuk mencapai keberhasilan tersebut, tentu perlu kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci percepatan target program pemenuhan gizi dan pemerataan akses pangan,” ujar Haryo Limanseto, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian dalam keterangan resmi yang dikutip Kontan.co.id, Selasa (24/6).
Kolaborasi Sektor Swasta & Pemerintah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia, melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan bantuan Kerjasama dari sektor swasta, yang diharap bisa menjangkau lebih banyak anak-anak serta kelompok yang rentan di serluruh wilayah. Pemerintah terus mendorong berbagai program utama yang tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Salah satu program yang menjadi fokus utama adalah peningkatan gizi dan pemerataan akses pangan, yang diharap bisa menjawab persoalan ketahanan pangan nasional. Per 22 Juni 2025, program MBG sudah memberikan manfaat kepada 5,2 juta orang penerima. “Untuk mencapai keberhasilan tersebut, tentu perlu kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci percepatan target program pemenuhan gizi dan pemerataan akses pangan,” ujar Haryo Limanseto, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian dalam keterangan resmi yang dikutip Kontan.co.id, Selasa (24/6).
TAG: