KONTAN.CO.ID - BOGOR. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ingin meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Penyiaran.

Untuk meningkatkan PNBP tersebut, Kominfo mengusulkan agar PNBP penyelenggaraan penyiaran dan kewajiban pelayanan universal dalam bentuk persen pendapatan kotor (gross revenue). Ini masuk dalam usul Kominfo untuk Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang direncanakan masuk dalam Prolegnas 2020.

Baca Juga: BUMI dan Freeport Setor PNBP Terbesar

Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Geryantika Kurnia mengatakan, dengan usul tersebut maka PNBP dapat melejit. Pasalnya, pendapatan lembaga penyiaran bisa mencapai Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun, sementara PNBP penyiaran selama ini hanya sekitar Rp 92 miliar.

"Bila dibandingkan dengan telekomunikasi, [PNBP] telekomunikasi bisa menyumbang ke negara hampir Rp 17 triliun, penyiaran hanya Rp 92 miliar," tutur Geryantika, Senin (25/11).

Baca Juga: Ketua MPR desak pemerintah terapkan SIN untuk dongkrak penerimaan pajak

Menurut Geryantika, nantinya biaya hak penyelenggaraan (BHP) di sektor penyiaran akan meniru BHP telekomunikasi. Meski begitu, Geryantika belum bisa menyebut berapa besar persentase dari pendapatan kotor yang akan ditetapkan. Dia mengatakan, Kominfo masih menghitung berapa angka yang tepat.

"Kita lagi hitung mana yang paling pas di kita. Kalau negara lain ada yang 4% ada yang 7%," ujar Geryantika.

Editor: Noverius Laoli