KONTAN.CO.ID - BOGOR. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai prioritas untuk masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020. Selain itu, Kemenkominfo juga mengusulkan RUU Penyiaran untuk masuk Prolegnas tahun depan.

Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Geryantika Kurnia mengatakan, dari dua RUU tersebut, RUU Penyiaran akan menjadi inisiatif DPR sementara RUU PDP merupakan inisiatif pemerintah.

Baca Juga: Kementerian Kominfo menerima 77 aduan radikalisme ASN

Geryantika menjelaskan, RUU PDP merupakan RUU yang di-carry over dari periode sebelumnya, namun masih terdapat kendala. "Mudah-mudahan Desember ini draft RUU PDP sudah sampai di DPR," ujarnya, Senin (25/11).

Sementara, untuk RUU Penyiaran sudah mulai dibahas sejak 2009 dan sudah menjadi inisiatif dari DPR. Tetapi, hingga saat ini draft RUU tersebut belum disampaikan ke pemerintah.

Menurut Geryantika, pada periode 2014-2019, draft RUU Penyiaran sudah diselesaikan oleh komisi I. Namun, draft tersebut tak kunjung disampaikan oleh Badan Legislatif.

Geryantika mengaku belum mengetahui apakah draft RUU Penyiaran yang sudah ada akan dilanjutkan kembali atau justru diulangi dari awal. Namun, dari draft yang sudah ada, Kominfo menilai aturan yang dimuat terlalu detail.

"Kalau kita lihat draft komisi I itu terlalu detail, ada 169 pasal. Khawatirnya, kalau terlalu detail nanti ada perubahan-perubahan lagi di RUU Penyiaran ini. Kami berfikir lebih baik fleksibel. Detailnya nanti di peraturan pemerintah atau peraturan menteri saja," terang Geryantika.

Baca Juga: Tahun depan, Kemenko PMK bakal buat bimbingan perkawinan online

Tak hanya RUU PDP dan RUU Penyiaran, Kominfo juga mengusulkan dua RUU lain, yakni RUU Telekomunikasi dan RUU tentang Pos untuk masuk dalam long list prolegnas 2020-2024. Jadi, dua RUU tersebut bisa dibahas di antara 2020-2024.

Namun, usulan Kominfo tersebut akan kembali dibahas pada rapat dengan DPR selanjutnya, yang dijadwalkan pada 1 Desember 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi