KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tidak siap mengantisipasi akan bencana banjir. Tingginya curah hujan akibat La Nina dinilai akan berpotensi menghadirkan bencana banjir.

Mengantisipasi hal tersebut, normalisasi saluran penghubung didorong untuk dilakukan. "Normalisasi (saluran penghubung) ini harus diselesaikan tidak bisa tidak," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (16/11).

Politisi PDI Perjuangan itu bilang program normalisasi sungai telah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu ada keberanian dari pemprov untuk melakukan relokasi masyarakat di bantaran sungai.

Selain itu, pembuatan waduk dan embung juga harus dipercepat dan diperbanyak. Sehingga nantinya dapat digunakan untuk membantu penampungan air hujan.

Baca Juga: Ini langkah Pemprov DKI Jakarta antisipasi banjir akibat La Nina

Senada dengan Ida, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian bilang pemerintah DKI Jakarta tidak siap mengantisipasi bencana banjir.

Anggaran yang besar dinilai tidak memberikan hasil pada upaya normalisasi sungai. "Anggaran yang dikelola Rp300 triliun tidak ada satu pun sungai yang tambah lebar," ungkap Justin

Dinas Sumber Daya Air (SDA) sendiri disebut Justin mendapatkan anggaran Rp3 triliun hingga Rp4 triliun tiap tahunnya.

Namun, penggunaan anggaran tersebut tidak berdampak pada penanganan banjir. "Dengan anggaran yang besar bagi saya belum siap," jelas Justin.

Politisi PSI itu menyebut sumur resapan yang disiapkan pemerintah provinsi juga tak efektif. Sejumlah wilayah disebut masih terdapat genangan air meski telah ada sumur resapan.

Selanjutnya: PUPR targetkan lelang dini Rp 16 triliun rampung Januari 2022

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto