JAKARTA. Komisi I DPR akan menggelar rapat gabungan bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menjelaskan rapat ini meminta penjelasan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang praktik kongkalikong antara Kementerian Pertahanan dengan DPR."Komisi memutuskan rapat gabungan untuk semua, khusus membahas tudingan Dipo Alam. Ini untuk membuktikan ucapan dan menghadirkan semua pihak, kesimpulan benar atau tidak dan minta maaf," kata Mahfudz pada Kamis (6/12).Komisi I DPR juga akan meminta keterangan Dipo Alam soal pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan. Dia berharap Dipo bisa hadir dalam rapat tersebut. "Kalau Dipo dan BPKP tidak hadir, ada niat jahat dari awal dan menghindar," katanya. Sebelumnya, Dipo Alam telah melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan praktik kongkalikong dengan anggota DPR. Dipo tidak mengungkapkan nama tiga kementerian itu. Namun, kabar yang beredar tiga kementerian itu yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Komisi I DPR akan klarifikasi tuduhan Dipo Alam
JAKARTA. Komisi I DPR akan menggelar rapat gabungan bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menjelaskan rapat ini meminta penjelasan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang praktik kongkalikong antara Kementerian Pertahanan dengan DPR."Komisi memutuskan rapat gabungan untuk semua, khusus membahas tudingan Dipo Alam. Ini untuk membuktikan ucapan dan menghadirkan semua pihak, kesimpulan benar atau tidak dan minta maaf," kata Mahfudz pada Kamis (6/12).Komisi I DPR juga akan meminta keterangan Dipo Alam soal pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan. Dia berharap Dipo bisa hadir dalam rapat tersebut. "Kalau Dipo dan BPKP tidak hadir, ada niat jahat dari awal dan menghindar," katanya. Sebelumnya, Dipo Alam telah melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan praktik kongkalikong dengan anggota DPR. Dipo tidak mengungkapkan nama tiga kementerian itu. Namun, kabar yang beredar tiga kementerian itu yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News