KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut hingga saat ini belum ada rencana pembahasan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota. Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi mengatakan, hingga saat ini Komisi II DPR belum menerima usulan draf UU Pemindahan Ibu Kota.

Sebab, saat ini DPR juga masih dalam masa reses. "Belum. DPR masih reses dan menunggu usulan pemerintah," kata Ahmad, Selasa (7/5).

Ia meminta, pemerintah untuk memperhatikan sejumlah aspek seperti rencana tata ruang wilayah, transportasi, dan keamanan dalam usulan draf UU Pemindahan Ibu Kota tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah berencana memindahkan ibu kota karena saat ini Jakarta menanggung beban berlebih sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis dan keuangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut beberapa daerah sebagai opsi lokasi ibu kota baru yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat.

Sementara itu, pengamata tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga meminta, agar pemindahan ibu kota harus menjadi keputusan politik seluruh partai politik besar. Hal itu agar kebijakan mengenai pemindahan ibu kota dapat berlanjut dan dilakukan meski kelak berganti pimpinan eksekutif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat