KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi III DPR RI meminta Polri mengusut tuntas tiga perkara dugaan korupsi yang saat ini tengah ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). 

DPR juga mengingatkan proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik, termasuk di tengah sorotan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengatakan pihaknya mendukung langkah Polri mengusut dugaan korupsi pengadaan dan pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatra dan sejumlah daerah, kasus PT Asabri, serta penyelesaian utang PT Cakra Bina Sarana (CBS) kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI), anak usaha PT Krakatau Steel (Persero).

Baca Juga: Resmikan 5 Bendungan, Prabowo Optimistis RI Kian Dekat Jadi Lumbung Pangan Dunia

"Tentunya kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri. Tapi harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik," ujar Benny dalam keterangannya, Jumat (10/7).

Saat ini, ketiga perkara tersebut ditangani melalui joint investigation antara Kortas Tipikor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Dalam proses penyidikan, penyidik telah menggeledah 12 lokasi, termasuk sebuah money changer, kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta rumah di Sentul, Bogor. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita uang rupiah dan mata uang asing senilai miliaran rupiah serta puluhan kilogram emas.

Benny berharap penyidik tidak hanya mengungkap dugaan kerugian negara, tetapi juga dapat mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat beserta pola dan modus tindak pidana yang digunakan.

"Dan penting sekali untuk Polisi menemukan semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Termasuk pola dan modus kejahatan yang dimainkan oleh para pelaku," katanya.

Di tengah perkembangan penyidikan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. Sorotan muncul setelah beredar informasi mengenai pengamanan di kediamannya oleh aparat TNI serta foto yang diklaim memperlihatkan Febrie bersama keluarganya di salah satu rumah yang digeledah penyidik.

Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai keterkaitan informasi tersebut dengan penyidikan yang sedang dilakukan Polri.

Karena itu, Benny meminta Kejaksaan Agung, Polri, dan TNI memberikan penjelasan kepada publik agar tidak memunculkan spekulasi.

"Harus ada kejelasan mengenai hal ini. Baik Kejagung maupun TNI juga harus memberikan penjelasan yang masuk akal dan bertanggung jawab soal pengamanan oleh TNI di rumah seorang pejabat," ujarnya.

Baca Juga: Jampidsus Febrie Buka Suara soal Isu Mundur: Saya Masih Terima Perintah

Benny tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Febrie mengundurkan diri dari jabatannya maupun peluangnya ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, seluruh proses harus diserahkan kepada aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang dimiliki.

Ia juga mengingatkan tidak boleh ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

"Penegakan hukum harus adil, tidak boleh ada pilih kasih," tegasnya.

Benny turut menyoroti narasi yang berkembang di media sosial mengenai dugaan rivalitas antara Polri dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, Polri harus mampu menunjukkan integritas agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

"Di sini Polri dituntut untuk menunjukkan integritas kepada masyarakat. Polri harus bisa menunjukkan keadilan dalam penegakan hukum," katanya.

Ia menambahkan, pengusutan kasus dugaan korupsi di PLN, Asabri, maupun Krakatau Steel telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, proses penyidikan harus dijalankan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada penyelamatan keuangan negara.

"Semangatnya adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum untuk menyelamatkan keuangan negara," tutup Benny.

Baca Juga: APBI Buka Suara Ada Potensi Kenaikan Biaya Operasional Akibat Mandatori Biodiesel B50

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News