JAKARTA. Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengaku siap membahas revisi UU No 18 Tahun 2013 mengenai Advokat yang baru saja disepakati untuk diperbaiki di sidang paripurna DPR siang ini (11/7). Meski belum mengetahui siapa yang nantinya akan ditunjuk membahas revisi beleid tersebut, ia yakin komisinya dapat menyelesaikan tugas tersebut."Bisa di komisi 3 bisa juga di pansus (panitia khusus). Kami sih siap saja," kata Pasek saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/7).Politikus Partai Demokrat menilai, sebaiknya pembahasan tersebut dilakukan di komisinya, mengingat Kejaksaan, Kepolisian dan KPK merupakan mitra komisi III. Tak hanya itu, Pasek juga berasalan ini hal itu sejalan dengan pembahasan revisi KUHP dan KUHAP yang tengah dilakukannya."Akar UU advokat itu kan KUHAP," imbuhnya.Sebelum akhirnya mendapat persetujuan sebagai RUU inisiatif DPR, beleid tersebut tercatat sudah 9 kali diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi dan 2 kali permohonannya dikabulkan. Pertama perihal pembiayaan organisasi advokat yaitu pasal 31 UU Advokat yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua terkait dengan permasalahan keberadaan organisasi advokat yang mendapat diskriminasi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Komisi III DPR siap membahas revisi UU Advokat
JAKARTA. Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengaku siap membahas revisi UU No 18 Tahun 2013 mengenai Advokat yang baru saja disepakati untuk diperbaiki di sidang paripurna DPR siang ini (11/7). Meski belum mengetahui siapa yang nantinya akan ditunjuk membahas revisi beleid tersebut, ia yakin komisinya dapat menyelesaikan tugas tersebut."Bisa di komisi 3 bisa juga di pansus (panitia khusus). Kami sih siap saja," kata Pasek saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/7).Politikus Partai Demokrat menilai, sebaiknya pembahasan tersebut dilakukan di komisinya, mengingat Kejaksaan, Kepolisian dan KPK merupakan mitra komisi III. Tak hanya itu, Pasek juga berasalan ini hal itu sejalan dengan pembahasan revisi KUHP dan KUHAP yang tengah dilakukannya."Akar UU advokat itu kan KUHAP," imbuhnya.Sebelum akhirnya mendapat persetujuan sebagai RUU inisiatif DPR, beleid tersebut tercatat sudah 9 kali diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi dan 2 kali permohonannya dikabulkan. Pertama perihal pembiayaan organisasi advokat yaitu pasal 31 UU Advokat yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua terkait dengan permasalahan keberadaan organisasi advokat yang mendapat diskriminasi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
