JAKARTA. Komisi III DPR RI mempertanyakan penanganan perkara Sisminbakum. Pasalnya, ada keanehan dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 410 miliar itu karena salah satu pemilik saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Hartono Tanoesoedibyo hingga lima kali, tidak pernah hadir di persidangan. Menurut anggota Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, pihaknya akan mendesak Panja DPR untuk terus mempertanyakan keanehan tersebut. ”Selain itu, dari Komisi III sendiri akan terus mempertanyakan kenapa jaksa sepertinya tidak dapat memanggil paksa Hartono untuk hadir di persidangan,” kata Desmond. Ia menilai, ada pihak yang memberikan perlindungan sehingga Hartono bisa mangkir lima kali dari panggilan jaksa. ”Ini sudah tidak murni hukum lagi, ada satu kekuatan besar, sehingga mampu mangkir selama lima kali di persidangan,” katanya. Ia menilai jaksa tak layak hanya membacakan BAP dalam persidangan. "JPU harus tegas, dan memanggil paksa Hartono,” tegas Desmond. Apalagi dalam berkas dakwaan tersangka sebelumnya, nama Hartono disebut-sebut turut bersama terlibat dalam kasus tersebut. Kapuspenkum Kejagung, Didiek Darmanto mengatakan, untuk saksi yang mangkir dapat saja dipanggil paksa. ”Tetapi (pemanggilan paksa itu) tergantung hakim,” kata Didiek. Menurutnya, jaksa dapat saja membacakan keterangan yang dibuat saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Komisi III DPR Tuding Kejagung Lindungi Pemegang Saham Sisminbakum
JAKARTA. Komisi III DPR RI mempertanyakan penanganan perkara Sisminbakum. Pasalnya, ada keanehan dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 410 miliar itu karena salah satu pemilik saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Hartono Tanoesoedibyo hingga lima kali, tidak pernah hadir di persidangan. Menurut anggota Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, pihaknya akan mendesak Panja DPR untuk terus mempertanyakan keanehan tersebut. ”Selain itu, dari Komisi III sendiri akan terus mempertanyakan kenapa jaksa sepertinya tidak dapat memanggil paksa Hartono untuk hadir di persidangan,” kata Desmond. Ia menilai, ada pihak yang memberikan perlindungan sehingga Hartono bisa mangkir lima kali dari panggilan jaksa. ”Ini sudah tidak murni hukum lagi, ada satu kekuatan besar, sehingga mampu mangkir selama lima kali di persidangan,” katanya. Ia menilai jaksa tak layak hanya membacakan BAP dalam persidangan. "JPU harus tegas, dan memanggil paksa Hartono,” tegas Desmond. Apalagi dalam berkas dakwaan tersangka sebelumnya, nama Hartono disebut-sebut turut bersama terlibat dalam kasus tersebut. Kapuspenkum Kejagung, Didiek Darmanto mengatakan, untuk saksi yang mangkir dapat saja dipanggil paksa. ”Tetapi (pemanggilan paksa itu) tergantung hakim,” kata Didiek. Menurutnya, jaksa dapat saja membacakan keterangan yang dibuat saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News