KONTAN.CO.ID - Komisi Informasi DKI Jakarta meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Pasalnya, kebijakan ini akan berdampak bagi masyarakat luas.
“Ketika dampaknya luar biasa bagi masyarakat, maka seharusnya kebijakan terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen ini dapat dikaji ulang,” Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Agus Wijayanto Nugroho dalam keterangan tertulis, Senin (25/11).
Agus juga mengatakan, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% seharusnya dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat. Kebijakan ini juga disebut minim sosialisasi serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melihat kegaduhan dan penolakan dari banyak pihak.
“Kebijakan mengenai kenaikan PPN 12% itu terkesan berjalan sangat cepat, padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, seharusnya informasinya disampaikan secara transparan, jelas, dan terukur,” kata Agus.
Agus menegaskan bahwa pemerintah juga harus mengkaji lebih matang terkait dampak yang akan muncul dari diterapkannya kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Menurutnya, kenaikan PPN 12% akan berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat, inflasi, serta meningkatnya harga-harga kebutuhan sehari-hari.
Tak hanya itu, dampak serius lainnya yang perlu menjadi perhatian dari diterapkannya kebijakan ini adalah maraknya praktik-praktik ilegal untuk menghindari PPN tersebut. Menurutnya, mungkin saja marak terjadi praktik-praktik ilegal atau perilaku menyimpang untuk menghindari pajak. Karena itu, Agus meminta agar pemerintah memberikan informasi secara jelas dan terukur kepada publik mengenai urgensi dan indikator dari adanya kenaikan PPN menjadi 12%.
Senada dengan Agus, Komisioner KI Pusat, Rospita Vici Paulyn, pun mendorong pemerintah untuk menunda rencana kenaikan PPN menjadi 12% dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP). “Kalau pemerintah peka mendengarkan suara dari rakyatnya, seharusnya pemerintah bisa saja mengeluarkan PP untuk menunda kenaikannya,” kata Rospita. Menurut Rospita, setelah kebijakan itu diundangkan, pemerintah seharusnya mensosialisasikan kebijakannya secara masif kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kegaduhan seperti yang terjadi saat ini.
